TANGERAN SELATAN, Lintasparlemen.com – Keluarga Besar Komunitas Santri Pelajar dan Mahasiswa Muslim Jayawijaya (KOSAPMAJA) Papua se-Jawa Bali sesalkan atas pemberitaan media yang berbeda-beda tentang kasus penangkapan hakim kontitusi Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. “Kami sesalkan atas pemberitaan yang dipublikasikan oleh seluruh media besar baik televisi, elektronik, online maupun cetak yang cendrung berbeda-beda. Ini membuat publik […]Read More
Oleh: Arteria Dahlan* (Bagian II dari dua tulisan, habis) Berikutnya, saya menarik pernyataan saya 2 tahun lalu yang menolak untuk dilakukan pengawasan eksternal terhadap MK. Saat ini saya berpendapat wajib hukumnya, sebagai affirmative action bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial dan badan ad hoc yang berada diluar MK. Langkah ini harus diambil sebagai upaya darurat untuk memulihkan […]Read More
Oleh: Bambang Soesatyo* Semangat KPK dan Polri tidak boleh mengendur dalam memburu koruptor, kendati Mahkamah Konstitusi (MK) telah mewajibkan para penyidik kasus Tipikor menyajikan data tentang kerugian negara yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi, KPK dan Polri layak menjalin koordinasi dan kerja sama yang solid dengan BPK dan inspektorat jenderal pada […]Read More
Oleh: Arteria Dahlan* (Bagian I dari dua tulisan) Sejujurnya saya menahan untuk berkomentar terkait operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Awalnya saya lebih memilih menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berjalan saja. Ibarat petir yang hadir di siang bolong, rasanya tidak mungkin, tidak percaya kejadian ini terulang kembali […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Setelah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar kini Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi yang kedua yang ditangkap KPK. Akil Mochtar sebelumnya aktif di Golkar dan Patrialis Akbar pernah jadi kader PAN. Kedua politisi yang berpindah jalur itu sebelum pernah menjadi anggota DPR RI dari masing-masing Fraksi Golkar dan PAN. Itu artinya sudah ada […]Read More
=================== Oleh: Andi W. Syaputra* Dalam kasus OTT Patrialis Akbar saya bersikap hati2 dalam menyebar postingan yang bersifat membela atau sebaliknya membenarkan. Kasus OTT Patrialis serupa dengan perkara OTT KPK yang pernah saya tangani yakni perkara SKK Migas dengan terdakwa Ketua SKK Migas, Rudi Rubiandini. Dalam perkara itu, tak ditemukan siapa orang yang menyuruh mengantarkan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Usai Pemberantasan Korupasi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Di media sosial (medsos) ada yang menyebutkan bahwa penangkapan itu sudah ditargetkan jauh sebelumnya. Sebagian netizen menyebutkan bahwa penangkapan itu karena Patrialis Akbar pro terhadap aksi 212. Artinya, Patrialis sedang melawan ‘kekuatan besar di belakang’ […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir menyampaikan rasa keprihatinannya terkait operasi tangkap tangan (OTT) hakim Mahkamah konstitusi (MK) Patrialis Akbar yang ditangkap KPK karena diduga menerima suap terkait dengan uji materi UU. Adies menyayangkan hal itu terjadi karena MK selama ini sedang menata institusi hukum itu dari kehancuran. Di mana sebelum Patrialis, […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Calon incumbent atau petahana gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah mulai menunjukkan sikap tidak patuh lagi terhadap undang-undang lantaran menolak cuti pada kampanye di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Di mana sikap keponganan dan penolakan Ahok itu bertentangan dengan UU Pilkada yang mengatur cuti, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie memberi masukan kepada pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah untuk mengajukan gugatan terhadap peraturan daerah (Perda) yang telah dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo. “Begini, jika ada yang tidak puas dengan pembatalan dari Perda itu, ya bisa mengajukan ke PTUN, karena keputusan pembatalan perda adalah […]Read More
