JAKARTA – Saat ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sedang menyusun pedoman materi khotbah menjelang Pilkada Serentak 2018. Dalam proses penyusunan materi khotbah tersebut akan melibatkan pemuka agama untuk menghindari politik SARA dan money politics. Bagi Bawaslu, dalam materi khotbah disusun bersama tokoh-tokoh agama itu punya norma hukum jelas. Yakni sebagaimana dalam UU, money politics dan SARA dilarang ancamannya pidana. […]Read More
JAKARTA – Munas KAHMI di Medan sudah selesai digelar. Namun menjadi persoalan, ada sejumlah catatan penting dari perhelatan tersebut. Ada yang menyebut selama Munas KAHMI terjadi money politics. Itu pun dibantah oleh para peserta Munas. Redaksi pernyataan dari mantan Presidium Nasional KAHMI yang juga Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Berikut Catatan […]Read More
Terindikasi Masif dan Terstrukturnya Politik Uang di Jakarta Utara dan Jakarta Barat JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Gerakan Pemuda Keadilan (Gema Keadilan DKI Jakarta) Renold Darmasyah mengatakan Proses Pilkada Jakarta sarat dengan kecurangan. Ini bukan indikasi lagi. Tapi fakta yang sangat jelas. Tak bersembunyi sembunyi lagi bahkan seperti diguyur hujan sembako. Menurut Renold, semua kecurangan tidak […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Usai sudah perhelatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar dari tanggal 14-17 Mei 2016 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali. Namun dari perhelatan itu, Komite Etik menduga keras telah terjadi money politics. Namun Ketua Komite Etik Fadel Muhammad menegaskan praktek itu tak bisa dibuktikan sehingga […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com – Sejumlah kalangan mengusulkan agar revisi Undang-Undang tentang Pilkada termuat sanksi tegas untuk praktik money politics atau politik uang. Meski sudah termaktub dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang N o.1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU yang salah […]Read More
