Oleh: Mukhtar Tompo Anggota DPR RI Fraksi Partai Hanura Beberapa hari ini saya terus mengikuti perkembangan berita kisruh perebutan hak atas “Kerajaan Gowa”, apalagi setelah terbitnya Perda Kabupaten Gowa No. 5 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat Daerah. Setelah mendengar keresahan masyarakat Gowa, yang merupakan salah satu Kabupaten di Daerah Pemilihan saya (Sulawesi Selatan 1), […]Read More
JENEPONTO, Lintasparlemen.com -Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Hanura Mukhtar Tompo menilai mega proyek 35 ribu megawatt untuk atasi defisit listrik masih sulit terwujud di tahun 2016 ini. Menurut Tompo, target pemerintah itu sangat jauh dari harapan masyarakat karena alasan politis. Selain alasan itu, Tompo juga menyebutkan bahwa program itu memiliki perencanaan yang belum […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Jurang kemerosotan ekonomi skala nasional mulai terlihat jelas di sejumlah dareah di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan melalui pemangkasan anggaran yang dilakukan pada setiap institusi pemerintahan, mulai dari pusat,kementerian,daerah, hingga DPR RI. Padahal, banyak cara yang diklaim mampu mengangkat Indonesia dari jurang kemerostoan ekonomi nasional tersebut. Di antaranya mengembangkan potensi sumber daya alam […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com – Legislator DPR RI Mukhtar Tompo kembali menyuarakan aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, dalam Rapat Kerja antara Komisi VII dan Kementerian LHK, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Pada kesempatan tersebut Mukhtar meminta komitmen Menteri LHK atas dua program strategis di Sulawesi Selatan, […]Read More
Jakarta, lintasparlemen.com – Kerja keras dan perjuangan besar yang dilakukan Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo untuk mewujudkan mimpi masyarakat Jeneponto, Sulawesi Selatan terkait dengan eksplorasi minyak di Blok Karaengta semakin menemui titik terang. Hasil itu terungkap setelah dalam pembahasan konsinyering Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBN-P) tahun 2016 antara Komisi VII […]Read More
