Tags : naik

Parlementaria

‘HET Minyak Goreng Naik Indikasi Pemerintah Gagal Atasi Tekanan Konglomerat’

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Hermanto berpendapat, bergesernya harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dari 11.000 rupiah menjadi 14.000 rupiah mengindikasikan pemerintah gagal mengatasi tekanan dari para konglomerat sawit. Hal itu seharusnya tidak terjadi karena Pemerintah memiliki kekuatan regulasi untuk mengkonsolidasikan para konglomerat tersebut. “Pemerintah berdalih kenaikan HET minyak goreng itu terjadi karena kenaikan […]Read More

Ekonomi

Harga Telur Terus Naik, Sartono Hutomo: Kenapa Ini Bisa Seperti

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Hutomo angkat suara terkait atas kenaikan harga telur ayam di pasaran yang menyusahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bagi Sartono, persoalan kenaikan harga telur itu perlu diurai secara komprehensif. Politisi Partai Demokrat menyampaikan, terkait kenaikan harga sejumlah komoditi harus dilihat secara cermat. Biasanya, ada beberapa faktor yang […]Read More

Energi

Efek BBM Naik, DPR: Subsidi Jadi Penting untuk Menjaga Daya

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron menilai, kenaikan Bahan Bakar Khusus (BBK) akibat kebijakan pemerintah selama ini terkait energi sehingga PT Pertamina Tbk harus bertanggungjawab dengan mengintervensi melalui APBN. Menurut Herman, pada pembahasan dan penetapan APBN 2018 lalu asumsi Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) berada di angka 48 dollar […]Read More

Energi

Herman Khaeron: Sejak Awal Kita Sudah Ragu Komitmen Pemerintah Tidak

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron sudah jauh-jauh hari sudah meragukan komitmen pemerintah tidak akan menaikan harga BBM non-subsidi. Herman mengakui, hal itu dilihat dari kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah selama ini. “Sejak awal kita sudah menyangsikan (ragu) komitmen pemerintah tidak menaikan BBM nonsubsidi. Di tengah kondisi harga minyak dunia yang […]Read More

Berita

Ketua DPR Minta Pemerintah Jelaskan Kelangkaan dan Kenaikan BBM

JAKARTA – Ketua DPR Bambang Soesatyo bereaksi atas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium ataupun gas belakangan ini. Sebab, bersamaan dengan kelangkaan Premium, Pertamina juga menaikkan harga jual BBM non-subsidi jenis Pertamax. Menurut Bambang, Komisi VI DPR yang membidangi BUMN, serta Komisi VIII DPR yang menangani energi perlu segera memanggil PT Pertamina Persero […]Read More

DPR Peduli Parlementaria Spritual

Arab Saudi Tarik PPN 5%, BBM dan Listrik Naik, Noor

JAKARTA – Ketua Panitia Kerja (Panja) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad berjanji akan berusaha keras agar biaya ongkos naik haji tidak mengalami kenaikan. Meski Pemerintah Arab Saudi telah menentukan Pajak Pertambahan Nilai PPN 5 persen dan Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami kenaikan. Seperti diberitakan, setelah PPN 5 persen […]Read More

Pendapat

Dana Parpol Naik, OSO: Supaya Kita Tak Meras-meras

JAKARTA – PEMERINTAH berencana menaikkan dana parpol hampir 10 kali lipat dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara. Kenaikan dana itu sebagai upaya terjadinya korupsi. Ketua Umum Hanura Oesman dikenal dengan OSO menyambut baik rencana pemerintah menaikkan dana parpol tersebut. OSO yang juga menjabat sebagai Ketua DPD RI ini menilai bahwa upaya itu untuk mencegah […]Read More

Energi

DPR Minta PLN Evaluasi Kenaikan Tarif Listrik untuk Golongan Miskin

JAKARTA​ – Anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih meminta pemerintah dan PLN mengevaluasi penerapan kenaikan tarif listrik untuk golongan miskin 900 VA. Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan pendataan yang dilakukan PLN, masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi miskin dan rentan miskin golongan 900 VA adalah 4,1 juta. Namun, lanjut Eni yang […]Read More

Opini

Inikah yang Diperjuangkan Jokowi di Sektor Listrik?

Oleh : Salamuddin Daeng (AEPI) 1. Kenaikan harga listrik untuk mengejar harga internasional atau harga listrik di negara negara maju seperti eropa dan AS. Biaya produksi dalam negeri semakin tinggi. Dengan demikian maka nantinya tidak ada industri nasional dan usaha nasional yang bisa bersaing dengan asing dalam era pasar bebas. (NEOLIBERALISME) 2. Pencabutan Subsidi listrik […]Read More