Tags : Negara

Pro Kontra

Soal Rencana Kepulangan HRS, Ketua Fraksi PKS: Negara Harus Melindungi

SERANG – Rencana kepulangan Habib Rizieq Syihab (HRS) sebaiknya tidak dipolemikkan agar suasana politik tetap kondusif. Demikian dikatakan Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menjawab pertanyaan sejumlah media. “Sebagai warga negara yang merdeka adalah hak beliau untuk kembali ke Indonesia. Sebaliknya pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak setiap warga negara baik diminta atau tidak–sesuai amanat konstitusi […]Read More

Parlementaria

Bamsoet Dukung Pemindahan Ibu Kota Negara

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota negara tersebut harus dilakukan dengan kajian matang dan tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Pemindahan ibu kota negara bukan hal mustahil untuk dilakukan, dengan catatan dilakukan melalui persiapan dan kajian yang […]Read More

Opini

Pembangunan Pendidikan Investasi Produktif?

Oleh: Helmi Adam, Penulis adalah Direktur Yayasan Syafaat Indonesia Pembangunan ekonomi tidaklah mungkin tanpa pendidikan. Seperti dikatakan Myrdal, “untuk memulai program pembangunan nasional sambil membiarkan sebagian besar penduduk tetap buta huruf kelihatannya bagi saya akan menjadi sia-sia.” Bagi pembangunan ekonomi, kualitas buruh adalah lebih penting. Pekerja tidak terampil, meski bekerja dengan jam kerja panjang, akan memperoleh […]Read More

Ideas & Politica

Negara harus Awasi Investor Asing Sektor Strategis

PADANG – Anggota MPR RI Hermanto mengungkapkan, belakangan ini sektor strategis yang dikelola oleh investor asing semakin meningkat. Namun bagi Hermanto, perilaku investor asing itu harus diawasi karena cenderung mengeruk keuntungan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan asing dengan mengabaikan kemakmuran rakyat Indonesia. “Ditengah arus deras masuknya investasi asing, Negara perlu memberikan pedoman pokok agar tidak membiarkan keleluasaan menggarap […]Read More

Opini

Merdeka dari Jebakan Utang

Oleh: Musni Umar, Sosiolog dan Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Saat ini di media sosial sedang gencar-gencarnya diperbincangkan masalah utang pemerintah Indonesia yang meningkat luar biasa. Hampir semua lapisan masyarakat terlibat memperbincangkan masalah utang Indonesia karena utang membebani seluruh rakyat Indonesia. Dalam dialog interaktif 9 Maret 2018 yang diikuti para  ketua RT, Ketua RW dan […]Read More

Pemilu

Bawaslu DKI Berbagi Pengalaman Tangani Pelanggaran Pemilu

JAKARTA – Komesioner Bawaslu DKI Jakarta Puadi, SPd, MM menceritakan pengalaman terkait barang bukti sitaan dari pelanggaran pemilu. Menurut Puadi para pasangan calon banyak melakukan pelanggaran dalam bentuk sembako dan semacamnya. “Berdasarkan pengalaman Pilkada DKI 2017. Bawaslu DKI mempresentasikan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon. Waktu itu, banyak pelanggaran dalam bentuk materi lainnya seperti […]Read More

Opini

Mengigat Kembali Perjalanan Sejarah UUD 1945

Oleh : Eko Nuriyatman, S.H., M.H, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi Munculnya kembali asas Demokrasi di Eropa abad XIX, yang di dalamnya terdapat hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi manusia secara individu merupakan merupakan tema dasar dalam pemikiran politik (ketatanegaraan). Berdasarkan hal tersebut muncullah gagasan tentang cara membatasi […]Read More

Parlemen Rakyat

Firman Bersama Kodim 0721 Blora Ingatkan Kader Golkar Pentingnya Pengamalan

BLORA – Ketua DPP Partai Golkar Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah Firman Soebagyo mengatakan, ancaman ketahanan nasional dari negara asing, bukan lagi dalam bentuk perang terbuka. Saat ini kata Firman, lebih dilakukan melalui perang urat syarat (proxi war). Untuk itu, menurut Firman, negara perlu menumbuhkan kembali semangat patriotisme dan nasionalisme pada warganya melalui penanaman dan […]Read More

Pendapat

Hasil Seminar di UGM Yogyakarta, MUI: Ada 2 Tantangan NKRI

YOGYAKARTA – Indonesia merupakan Negara yang menganut paham kebangsaan (nation-state), bukan negara agama yang didasarkan pada ajaran agama tertentu. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi hari ini pada acara Seminar dan Sarasehan Budaya Pancasila dan Kebhinnekaan di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. “Para ulama juga sepakat bahwa Pancasila adalah solusi kebangsaan […]Read More

Opini

Urgensi Pembentukan UU Tentang MPR

Oleh: HARRY SETYA NUGRAHA, SH, MH, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi dan Pengurus Asosiasi Pengajar HTN-HAN Provinsi Jambi Beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa MPR melalui Badan Pengkajian MPR  sedang “giat-giatnya” berkeliling kota melakukan berbagai kegiatan focus group discussion bersama akademisi hukum, khususnya akademisi hukum tata negara dan administrasi negara guna membahas beberapa hal berkenaan […]Read More