Oleh: Dedi Noah, Pemerhati Kelucuan Indonesia Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 adalah negara berdasarkan hukum (Rechsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machsstaat). Negara yang bukan sekedar berlandaskan sembarang hukum, bukan hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan yang dapat menuju kekuasaan mutlak/otoriter, tetapi negara yang kuat dan serius mengutamakan nilai pada keadilan bagi rakyat. […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Pemimpin itu hasil pemilihan yang demokratis, baik Pemilu, Pilkada, maupun Pilpres. Kemudian membentuk pemerintahan dan melahirkan kebijakan publik yang seharusnya berorientasi pada kesejahteraan dan pelayanan rakyat. Sementara birokrasi yang menjadi alat pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan pelayanan bagi rakyat. Dimensi pelayanan (public services) sangat penting karena alasan utama (raison d’ etre) lahirnya […]Read More
Oleh: Satriwan Salim, Peneliti Puspol Indonesia Pernyataan Presiden Jokowi yang menimbulkan diskursus publik tersebut terkait dengan pemisahan antara politik dan agama _____________________________________________ Pernyataan Presiden Jokowi baru-baru ini, dalam kesempatan peresmian Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Barus, Tapanuli Tengah menuai perdebatan, setidaknya bagi kalangan intelektual dan aktivis keislaman. Pernyataan yang menimbulkan diskursus publik tersebut terkait dengan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Refrizal menilai tanggapan Presiden Jokowi terkait pemisahan agama dan politik sepertinya ingin membela Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Tugu Titik Nol Pusat Peradaban Islam Nusantara, Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (24/3/2017) lalu. Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan bahwa jangan sampai dicampuradukkan antara politik dan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Saadi ikut angkat suara terkait statemen Presiden Jokowi di Tugu Titik Nol Pusat Peradaban Islam Nusantara, Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (24/3/2017) lalu. Saat itu Presiden menyampaikan bahwa jangan sampai dicampuradukkan antara politik dan agama, dipisah betul. Sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik. […]Read More
Oleh: Haris Rusly, Petisi 28 dan Kepala Pusat Pengkajian Nusantara Pasifik (PPNP) Mega korupsi E-KTP tergolong salah satu bentuk perampokan APBN yang paling keji dan norak yang pernah terjadi di negeri ini. Bisa dikatakan lebih dari 51 persen anggaran E-KTP jadi bancakan politisi DPR, pejabat birokrat di Kemendagri dan swasta yang dikuasai juga oleh politisi […]Read More
Oleh: Salamuddin Daeng, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Kondisi Indonesia sepanjang tahun 2016 berhadapan dengan situasi ketimpangan ekonomi, keuangan dan ketimpangan pendapatan yang meningkat. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai kebijakan ekonomi dan politik Indonesia yang terfokus pada upaya upaya mengejar pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada pengembangan mega proyek infrastruktur. Garis kebijakan pemerintah telah memicu konsentrasi […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Sebanyak 17 calon duta besar baru untuk negara sahabat akan dilantik oleh Presiden Jokowi hari ini, Senin (13/3/2017). Pelantikan itu akan digelar di Istana Negara. Rencananya dilantik pukul 14.00 WIB dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Ini 17 nama yang akan dilantik sebagai Duta Besar : 1. Drs. Hasan Kleib, MA sebagai Dubes RI […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Lapangan pekerjaan di Indonesia cukup memprihatinkan. Itu bisa dilihat angka pengangguran dari tahun ke tahun belum bisa ditangani oleh pemerintahan Jokowi-JK. Jika di bandingkan dengan negara tetangga, angka ketersediaan lapangan kerja di Indonesia masih rendah. Itu bisa dilihat banyak tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Kenapa itu bisa terjadi? Itu karena warga […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota DPR RI sekaligus Anggota MPR RI Firman Soebagyo terus menyosialisasikan pentingnya empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika). Nilai empat pilar sangat berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Firman yang juga Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar ini menjelaskan, pihak MPR terus memberikan pemahaman makna […]Read More
