JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Bambang Hermanto (Baher) menekankan perlunya komitmen menjaga keamanan navigasi laut. Baher menilai masih banyak alat-alat navigasi suar di sekitar pantai dan Pelabuhan Patimban yang belum terpasang. “Terutama di sekitar pantai atau di pelabuhan sepanjang Patimban ke Cirebon yang belum terpasang dengan baik,” kata Baher saat Rapat dengar Pendapat […]Read More
INDRAMAYU – Politisi Senayan asal Fraksi Golkar Bambang Hermanto (Baher) memfasilitasi Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) agar bekerja lebih optimal untuk meningkatkan tangkap ikan para nelayan. Sebagai informasi, SLCN digelar oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok 2021 bagi untuk para nelayan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dengan kegiatan ini, […]Read More
JAKARTA – Anggota DPR dari dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungannya ke Padang menemui nelayan di kawasan Pantai Gates Nan XX. Kunjungan ini dalam rangka mendalami cara nelayan melakukan penangkapan ikan secara tradisional. “Para nelayan disana mengungkapkan selama ini belum pernah mendapatkan perhatian dan sentuhan bantuan program dari pemerintah berupa alat tangkap, asuransi nelayan apalagi […]Read More
JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku galau melihat taraf kehidupan para nelayan di Indonesia. Tingkat kesejahteraan nelayan masih sangat memprihatinkan. Sumberdaya kelautan perilanan Indonesia yang kaya dan melimpah ruah masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. “Ada yang salah dari kita. Harusnya kalau hasil kelautan Indonesia triliunan dolar Amerika setiap tahunnya itu bisa dinikmati […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Zainut Tauhid Sa’adi menilai perdebatan antara Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melanggar ketentuan hukum di Indonesia, seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi. Menurut Zainut, polemik kedua kepercayaan Presiden Joko Widodo tersebut dapat menimbulkan kegaduhan juga dapat […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menilai pemberlakuan larangan operasi kapal tangkap cantrang sejak awal tahun 2018 ini menyebabkan penumpukan kapal di pelabuhan. Kebijakan itu juga membuat makin banyak nelayan yang tak melaut alias menganggur. Hal tersebut mengacu Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan […]Read More
JAKARTA – Pemerintah hendaknya serius menangani masalah nelayan dan segera mencari solusi yang bijaksana, karena kondisinya sudah sangat darurat. Jika tidak segera diatasi dikhawatirkan menjadi bom waktu yang justru dapat merugikan semua pihak. Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Zainut Tauhid Sa’adi pada lintasparlemen.com, Jakarta, Jumat (5/1/2018). […]Read More
JENEPONTO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mukhtar Tompo menggandeng Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Jeneponto. Upaya tersebut digelar dalam bentuk kegiatan “Diseminasi Pemanfaatan Penginderaan Jauh Zona Penangkapan Ikan”. Kegiatan tersebut digelar di Aula Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Jeneponto, Jl. HV Rowang, Kompleks PPI Tanrusappe, Kamis-Jumat, […]Read More
JAKARTA – ALIANSI Nelayan Indonesia menggelar aksi penolakan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai berdampak serius pada kesejahteraan nelayanan dan perikanan Indonesia, yang digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/7) siang. Di antara kebijakan tersebut adalah tentang larangan alat tangkap ikan cantrang, payang, dan lainnya yang dikeluarkan Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Berbagai larangan itu menyebabkan […]Read More
PATI, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Baleg DPR RI sekaligus politisi senior kelahiran Pati Firman Soebagyo meminta kepada Pemerintah Pati agar memiliki regulasi yang mewajibkan industri makanan dan minuman menggunakan garam lokal. Menurut Firman yang juga Anggota Komisi IV DPR ini, aturan yang berbentuk Peraturan Daerah (Perda) itu mampu meningkatkan pertumbuhan dan menggerakan ekonomi masyarakat daerah […]Read More
