JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan lembaga politik sehingga tidak bisa membuat undang-undang. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU keliru menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang eks narapidana/napi korupsi menjadi calon legislatif (Caleg). “Saya dari awal bilang ini KPU keliru gitu. Saya kira besok itu […]Read More
JAKARTA – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta KPU tidak memaksakan kehendak dalam mengatur mantan terpidana kasus korupsi atau koruptor dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif di Peraturan KPU (PKPU). Menurut Bamsoet, PKPU yang dirumuskan KPU sejatinya bersandar pada undang-undang di atasnya. “Membuat peraturan boleh-boleh saja dan sah. Namun aturan tsb tidak boleh menabrak UU di […]Read More
