JAKARTA – Sidang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ‘melawan’ Negara, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur kembali digelar. Pada sidang kali ini, kuasa hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Hafzan Taher menilai bahwa agenda pembacaan Replik Penggugat Prinsipal sebenarnya tidak ada diatur dalam Hukum Acara, […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi angkat suara pasca disahkannya Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bagi Zainut, setelah ditetapkan sebagai aturan, seluruh warga Indonesia perlu menghargai produk hukum tersebut. “MUI menghormati keputusan DPR RI yang telah mengesahkan Perppu No 2 Tahun 2017 menjadi Undang-undang. Karena hal tersebut sudah sesuai […]Read More
JAKARTA – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyampaikan bahwa mayoritas Fraksi termasuk Fraksi-Fraksi (pendukung) Pemerintah menilai subtansi Perppu bermasalah. Hal itu sehingga sangat wajar sehingga Perppu Ormas yang menjadi pro kontra itu perlu dikaji ulang atau ditolak untuk diterbitkan Sebagai informasi, secara tegas menolak pengesahan Perppu menjadi undang-undang memang PKS, Gerindra, dan PAN. Tapi, yang […]Read More
JAKARTA – Jelang pengesahan Perppu Ormas pada Paripurna DPR hari ini ada tiga Fraksi di DPR yaitu PKS, Gerindra, dan PAN yang tegas menolak Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang karena dinilai bermasalah secara subtansial dan dinilai tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa sebagai syarat dikeluarkannya Perppu. Fraksi PKS yang sejak awal keluarnya Perppu memberi catatan […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan menilai bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau disingkat Perppu Ormas Nomor 2 tahun 2017 sebagai bentuk kelalaian pemerintah dalam menjalankan tugasnya membina sejumlah ormas di Indonesia. Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar Sidang Pengujian Perppu Ormas terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Kamis (12/10/2017) lalu. Agenda kala itu untuk mendengarkan pendapat […]Read More
Oleh: Arteria Dahlan, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Pada prinsipnya kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijamin dl konstitusi kita. Saya mendukung sepenuhnya demokrasi, demokratisasi dan kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul. Namun demikian sejatinya dalam menjalankan hak dan […]Read More
JAKARTA – WACANA penghentian bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terhadap sejumlah Ormas mendapat apresiasi dari Ketua Umum Persaudaraan Pemuda Etnis Nusantara (Persaudaraan PENA) Achmad Suhawi. Suhawi mengatakan, selama ini yang seringkali mendapat fasilitasi kegiatan justru bukan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) tapi lebih sering ormas atau LSM yang pengurusnya itu -itu saja. Suhawi yang […]Read More
JAKARTA – Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong ikut angkat suara terkait pro dan kontra terkait keputusan Pemerintah telah mencabut ormas yang bertentangan dengan pancasila melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Menurut Ali yang juga politisi PAN ini meminta pemerintah tidak terlalu berburu-buru mengambil langkah pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas) jika belum […]Read More
JAKARTA – GERAKAN Pemuda Ansor (GP Ansor) Jakarta Timur sangat mendukung keputusan pemerintah membubarkan Ormas di Indonesia yang bertentangan dengan nilai-nilai dengan menerbitkan Perppu No 2 tahun 2017 atau Perppu Ormas. Ansor Jakarta Timur bersama 999 Pengacara siap mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Dan tindakan pemerintah sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU/VII/2009 yaitu Presiden bisa mengeluarkan Perppu atas […]Read More
JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqqie sangat mendukung langkah pemerintah yang telah menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang alias Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Bahkan Jimly menyarankan pihak-pihak yang berseberangan menempuh jalur hukum melalui judicial review ke MK. “Dari pro kontra dikeluarkannya Perppu Ormas itu, dalam aturan konstitusi kita ada ruang yang diberikan […]Read More
