JAKARTA – PENGAMAT politik Arbi Sanit meminta kepada seluruh masyarakat untuk bijaksana melihat perbedaan pandangan terkait pro kontra terbitnya Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Arbi berharap agar Perppu yang sudah menjadi perbincangan kontroversial itu tidak diributkan atau dibesar-besarkan hingga diperuncing dengan mengindahkan persoalan penting bangsa yang sedang dihadapi. “Yang terpenting, yang […]Read More
JAKARTA – ADVOCAT Muda Indonesia berencana akan melakukan uji materi atau judicial review terkait keputusan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas. Melalui Ketua Dewan Pembina Advocat Muda Indonesia Djafar Ruliansyah Lubis, SH, MH mengatakan Perppu yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo 10 Juli 2017 lalu itu, bagaikan […]Read More
JAKARTA – PRO kontra diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 terus mengundang komentar dari berbagai pihak. Sejumlah pihak mempertanyakan Perppu itu karena cenderung ‘menjegal’ berkembangnya Ormas Islam. Ketua umum PB HMI, Mulyadi Tamsir mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu itu. Apa syarat-syarat diterbitkannya Perppu itu sudah sangat mendesak? “Dalam putusan MK Nomor 138 tahun 2009, […]Read More
JAKARTA – SAAT ini makin menggelinding pro kontra terkait Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Berbagai argumentasi terbangun di media. Termasuk Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Alasan Pigai, Pemerintah dinilai tidak punya alasan genting menerbitkan Perppu. Pigai mengungkapkan, Perppu hanya boleh diterbitkan bila negara dalam kondisi genting. Kondisi itu menurut Pigai harus dijelaskan langsung oleh presiden […]Read More
JAKARTA – Pemerintah telah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang menganulir UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Materi Perppu yang paling menonjol adalah pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk dapat membubarkan ormas tanpa melalui proses peradilan, perluasan larangan bagi ormas, penyederhanaan tahapan sanksi, penambahan sanksi pidana, dan perluasan […]Read More
JAKARTA – WAKIL Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Za’adi pihaknya bisa memahami diterbitkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 dalam rangka menertibkan organisasi kemasyarakan. Zainut menilai Perppu itu sangat penting dikeluarkan oleh karena UU sebelumnya yang mengatur tentang hal tersebut yaitu UU No. 17 Tahun 2013 dianggap tidak memadai. “Sementara mekanisne perubahan UU […]Read More
JAKARTA – KETUA DPP Pemuda Demokrat Baharudin Farawowan, SH, MH ikut angkat suara terkait keputusan Presiden Jokowi tanggal 10 Juli 2017 menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Menurut Baharudin, dalam Perppu tersebut terdapat larangan yang lebih luas dari aturan sebelumnya pada UU 17/2013 tentang Ormas. Di antaranya bukan […]Read More
JAKARTA, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai aksi persekusi atau sweeping telah meruntuhkan kekuatan dan wibawa negara di hadapan para korban. Untuk itu, Bamsoet meminta negara tidak boleh menoleransi aksi-aksi seperti itu. “Siapa pun pelakunya dan sebesar apa pun kekuatan yang mendukungnya, negara wajib merespons aksi persekusi dengan sikap dan tindakan yang tegas, […]Read More
JAKARTA – Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Banteng Muda Indonesia (DPP BMI) H.Antoni Wijaya mengecam keras tindakan intimidasi atau persekusi yang diduga dilakukan oleh ormas Front Pembela Islam (FPI) terhadap seorang siswa SMP yang berinisial PMA (15 tahun) di Jakarta Timur beberapa hari lalu. Menurut Antoni, tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh anggota ormas FPI […]Read More
