JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memandang perlunya dibentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden sebagai pengganti Direktorat Pajak yang selama ini berada dibawah Kementerian Keuangan. Kehadiran Badan Penerimaan Negara bisa menjadi solusi mengatasi penerimaan negara yang belum maksimal. “Pintu masuk pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) bisa melalui Undang-Undang Ketentuan Umum […]Read More
JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengharapkan seluruh anggota DPR RI segera melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Pribadi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke instansi yang berwenang. Hal ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara […]Read More
SURABAYA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan insentif pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen. Kebijakan itu merupakan buah revisi atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Tujuan […]Read More
MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu’mang membuka sosialisasi pajak daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 Selatan, di Grand Hotel Sahid Makassar, Senin (20/11/2017). Dalam sambutannya, Agus Arifin Nu’mang berharap agar sosialisasi ini dapat menyamakan persepsi atas pemberlakuan peraturan perundang undangan dan Peraturan Daerah […]Read More
JAKARTA – KETUA Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus (MARS) menilai Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah berupaya mendorong reformasi regulasi sektor perpajakan. Pembaharuan itu dilakukan sebagai bagian dari kesepahaman di tingkat global. Menurut MRD, Indonesia sebagai entitas global juga turut andil dalam mensukseskan terjadinya pertukaran informasi perpajakan guna mengoptimasi pemasukan tiap negara di sektor […]Read More
Oleh: Muhammad Rifai Darus, Ketua Umum DPP KNPI Catatan KNPI di akhir Ramadhan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah berupaya mendorong reformasi regulasi sektor perpajakan. Pembaharuan itu dilakukan sebagai bagian dari kesepahaman di tingkat global. Indonesia sebagai entitas global juga turut andil dalam mensukseskan terjadinya pertukaran informasi perpajakan guna mengoptimasi pemasukan tiap negara di sektor […]Read More
Oleh: Salamuddin Daeng (AEPI) Salah satu kebohongan terbesar pemerintahan Jokowi adalah menjanjikan tax amnesty akan menambah penerimaan pajak _______________________________________ Faktanya kwartal pertama (I) tahun 2017 penerimaan pajak merosot. Mana wajib pajak yang baru yang diklaim pemerintah bertambah ? Mana hasil deklarasi aset yang katanya menambah object pajak? Mana dana repatriasai yang katanya akan menambah investasi dan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI) Edi Humaidi Mengatakan, Postur APBN 2017 mentargetkan pendapatan Negara sebesar Rp1.750 triliun, dengan sektor pajak menjadi penopang terbesar dengan target Rp.1.307 triliun atau 75% dari target APBN 2017. Menurut Edi, langkah untuk mencapai target perpajakan diarahkan pada kebijakan perpajakan dalam rangka mengoptimalisasi penerimaan pajak tanpa mengganggu iklim […]Read More
Oleh: Bambang Tri Muljanto* Saya mengamati dengan kagum sebuah perusahaan PMA dari RRC yang menginvestasikan puluhan triliun rupiah uangnya di suatu wilayah masih perawan (baca: tanpa infrastruktur) di “pinggang” pulau Sulawesi. Perusahaan ini membangun infrastruktur sendiri mulai dari dermaga, jalan, tanur-tanur peleburan, power plants, area penimbunan bahan baku dan barang hasil produksi, instalasi pengolahan air […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Akhirnya peraturan membayar pajak bagi facebook, twitter dan google akan segera diberlakukan di Indonesia. Sesuai perkiraan pendapatan iklan dari Google saja bisa mencapai Rp5 triliun. Bagaimana dengan yang lainnya? Dengan asumsi margin 35% dari total pendapatan, maka laba kena pajak Google adalah sebesar Rp1,75 triliun. Dengan demikian perkiraan pajak perusahaan Google dapat mencapai […]Read More
