Oleh: Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Seandainya Mahkamah Konstitusi berwenang mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum, maka dalam menyelesaikan kontroversi pembahasan RUU Pemilu sekarang ini pastas kiranya jika Presiden dan DPR meminta fatwa kepada MK. Fatwa MK yang patut diminta itu ialah untuk menjawab pertanyaan: Apakah dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memutuskan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Jelang memasuki pembahasan revisi UU Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang terdiri dari penyatuan UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU 8/2012 tentang Pemilu DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Para politisi dari partai politik di DPR masing-masing sudah mulai menunjukan sikapnya terkait sistem kepemiluan di Indonesia. Salah satu isu yang […]Read More
