Tags : Pegawai

Parlementaria

Kahfi: Perusahaan yang Terbukti Melanggar Ketentuan Pembayaran THR Pegawai harus

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Dapil Sulawesi Selatan I Ashabul Kahfi angkat suara terkait masih banyaknya perusahaan yang belum bayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pegawai mereka. Kahfi mengingatkan para perusahaan tersebut bahaya menanti. “Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, saya sangat prihatin dengan laporan bahwa ada 1.536 perusahaan yang […]Read More

Berita

Menteri Meutya Hafid Angkat Suara Usai 1 Pegawainya Ditangkap Polisi

JAKARTA  – Menteri Komdigi Meutya Hafid angkat suara usai 11 orang dan 1 di antaranya pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ditangkap pihak kepolisian terkait kasus situs judi online (judol). Meutya menyesalkan satu pegawainya disebut-sebut ‘pembina’ judi online. Meutya pihaknya menyelesaikan persoalan itu tetap mengedepankan prinsip keterbukaan dan dukungan atas upaya Polri mendalami kasus tersebut. […]Read More

Kesehatan

KADIN Harap Pemerintah Pertimbangkan Pusat Perbelanjaan Dibuka Kembali dengan Syarat

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung harapan KADIN INDONESIA agar Pemerintah mempertimbangkan pusat perbelanjaan ataupun mal bisa kembali dibuka dengan syarat para pegawai toko dan pengunjung menunjukkan bukti (kartu) vaksin dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tujuannya, agar roda perekonomian yang sempat tersendat selama pandemi Covid-19 bisa kembali menggeliat. “Saya bersama KADIN […]Read More

Nusantara

BKD Buton Salah Ajukan NIP Dokter dan Bidan PTT di

BUTON, Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS Empat dokter dan 56 bidan Pegawai Tidak Tepat (PTT) yang diajukan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara yang dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makasar, Sulawesi Selatan (Sulsel) masih ada kesalahan yang ditemukan. Kepala BKDD Kabupaten Buton, Dra Wa Ode Zanuriah mengatakan, pengajuan NIP itu […]Read More

Parlementaria

Terkait Revisi UU ASN, Politisi PDIP Ini Minta Baleg DPR

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan direvisi sehingga nantinya pegawai honorer (K1-K2) bisa langsung jadi pegawai negeri sipil (PNS) tanpa tes. Anggota Komisi II DPR RI Arteri Dahlan mengapresiasi upaya pemerintah bersama DPR dalam upaya menyelesaikan tenaga honorer. Karena menurutnya, tak mudah mencari solusi menyelesaikan persoalan itu. “Kami sepenuhnya menghormati dan mengapresiasi […]Read More