JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB asal Dapil Kalimantan Barat I Daniel Johan mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih tegas mengawasi penggunaan ruang laut dan pesisir. Khususnya terkait dengan penguasaan pantai oleh pihak swasta. Daniel mengatakan aturan jelas terkait pengelolaan daerah pesisir diperlukan agar proses pembangunan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan […]Read More
Oleh; Nanik Sudaryati, Ketua Jaringan Merah Putih Kenapa KONGLOMERAT China itu tanpa izin pun bisa membangun di laut milik negara? Mengapa mereka hanya diberi peringatan? ________________________________________ Tadi malam saya nonton di Kompas TV acara “Aiman” dengan judul kalau tidak salah “Menelusur Gurita Korupsi di Reklamasi”. Menarik, karena Aiman menggunakan helikopter untuk melihat pulau -pulau Palsu tersebut. […]Read More
JAKARTA, Lintsparlemen.com – Beberapa waktu lalu, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan sekitar 1.765 Peraturan Daerah (Perda) provinsi atau kabupaten/kota yang tentunya berdampak luas bagi jalannya roda pemerintahan di daerah. Kewenangan membatalkan Perda ini memang diatur Pasal 251 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Namun, wewenang pembatalan Perda oleh Mendagri ini […]Read More
