JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah menghentikan ketergantungan penyediaan alat kesehatan dari negara lain. Sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian serius kepada industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Sehingga bisa bisa menjadi pemain utama dan tuan rumah di negara sendiri. “Di tengah pandemi Covid-19, sektor industri farmasi dan alat kesehatan masuk dalam […]Read More
Tags : Pemerintah
Jakarta 28/5: Kinerja APBN 2020 dan 2021 capaiannya tidak semanis yang dijanjikan, ungkap Hermanto Anggota Banggar DPR RI. Hal itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Keuangan pada Paripurna DPR beberapa waktu lalu mengatakan bahwa APBN menghadapi situasi berat karena situasi covid-19 sehingga capaian pertumbuhan ekonomi dan realisasi anggaran tidak sesuai target. Setidaknya ada empat kali […]Read More
JAKARTA – Wakil Sekjend Bidang Pemuda dan Olahraga DPP KNPI Redim Okto Fudin menilai Pemerintah tidak punya hati nurani di masa Pandemi Covid-19 yang melarang masyarakat mudik lebaran 2021. Bagi Redim, langkah pemerintah itu menyakiti hati rakyat yang ingin bertemu keluarga di kampung. Menurut Redim, seharusnya pemerintah memberi kelonggaran kepada warga melakukan mudik lebaran dengan […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menilai, pembelian peternakan sapi di luar negeri merupakan solusi jangka pendek (exit strategy) pemenuhan kebutuhan akibat tidak terpenuhinya pasokan daging sapi dalam negeri. Namun hal itu tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk membuat roadmap swasembada daging sapi nasional dan merealisasikannya secara bertahap. Hal itu dikatakan Amin menanggapi pertanyaan […]Read More
JAKARTA- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasalnya, dalam PP No. 57 tahun 2021 tidak memuat pendidikan Pancasila sebagai pelajaran wajib bagi siswa pendidikan dasar dan menengah serta mahasiswa pendidikan tinggi. “Mata pelajaran pendidikan Pancasila harus menjadi mata pelajaran wajib dari tingkat […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah lebih teliti sebelum mengesahkan peraturan seperti yang terjadi dalam penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. “Kurikulum wajib Pancasila dan Bahasa Indonesia menjadi hilang dalam kurikulum pendidikan tinggi di PP No.57 tahun 2021, padahal sudah diatur dalam […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Hermanto mengatakan refocusing dan realokasi anggaran tidak mesti disertai pemotongan anggaran pada sektor pertanian. Pemotongan tersebut akan berdampak luas pada pembangunan sektor pertanian, target stok pangan nasional, swasembada pangan dan nilai tukar petani. “Kenaikan harga kedelai dan daging yang terjadi saat ini berdampak pada harga produk turunan nya, seperti; […]Read More
Jakarta, Dampak pendemi Covid-19 yang telah berjalan lebih dari sepuluh bulan ini begitu terasa bagi masyarakat. Bukan saja soal kesehatan tetapi dampak secara ekonomi juga begitu besar. Kebijakan penanggulangan dan pencegahan Covid-19 yang telah dijalankan pemerintah baik pusat maupun daerah berupa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memberikan dampak secara nyata bagi pelaku ekonomi, tidak terkecuali […]Read More
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesaatyo menyampaikan rasa prihatin dan bela sungkawa yang mendalam atas sejumlah musibah bencana alam di tanah air yang menyebabkan timbulnya korban jiwa dan kerugian materiil. Pemerintah serta seluruh elemen masyarakat diharapkan bahu membahu membantu para korban serta mengatasi bencana yang terjadi. “Tahun 2021 baru memasuki pertengahan bulan Januari, namun […]Read More
JAKARTA – Vaksin Covid-19 telah siap sedia di Tanah Air. Pada Rabu, 13 Januari 2021 lalu, Pemerintah memulai program vaksinasi nasional dengan Presiden Joko Widodo sendiri yang menjadi orang pertama yang akan divaksin. Fraksi Partai NasDem DPR RI mendorong agar Pemerintah membuka skema vaksinasi mandiri yang segala kebutuhannya dipenuhi secara swadaya oleh warga. Kesediaan Presiden menjadi […]Read More