Tags : Pemerintah

Ekonomi

Pemerintah Diminta Pastikan Kebutuhan Harian Masyarakat Selama PPKM

Jakarta – Pemerintah Pusat akhirnya mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 11 – 25 Januari 2021. Kebijakan ini diterapkan untuk menekan penularan covid-19 yang semakin melonjak serta makin penuhnya kapasitas rumah sakit di berbagai daerah. Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly meminta kepada pemerintah untuk memastikan tersedianya dan terjangkaunya harga dari kebutuhan […]Read More

Internasional

PKS Minta Pemerintah Batalkan Rencana Pemberian Visa (calling visa) kepada

JAKARTA – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyampaikan sikap tegas agar Pemerintah membatalkan rencana pemberian visa (calling visa) kepada Israel karena bertentangan dengan konstitusi dan sikap antipenjajahan. “Rencana itu bukan saja menciderai semangat antipenjajahan dan dukungan atas kemerdekaan Palestina, lebih dari itu juga bertentangan dengan konstitusi kita,” ungkap Jazuli. Politik luar negeri (Polugri) Indonesia sejak […]Read More

Kesehatan

Presiden Jokowi: Pemerintah Gratiskan Vaksin COVID-19 untuk Masyarakat

JAKARTA – Pada 16 Desember 2020 Presiden Jokowi memberikan keterangan pers mengenai perkembangan vaksinasi COVID-19, Rabu (16/12/2020). Pemerintah memutuskan untuk memberikan Vaksin COVID-19 secara gratis kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pernyataan persnya yang ditayangkan pada kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Rabu (16/12/2020). “Dapat saya sampaikan bahwa Vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. […]Read More

Internasional

Bamsoet: Deklarasi Benny Wenda Makar, Pemerintah Harus Tindak Tegas

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan klaim deklarasi kemerdekaan Papua Barat yang dikemukakan pimpinan Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda, serta penunjukan dirinya sebagai Presiden Sementara Papua Barat, merupakan tindakan agitasi dan propaganda yang tak lain bertujuan memecah belah bangsa Indonesia. Benny Wenda dan para pengikutnya dengan sangat jelas telah melakukan tindakan […]Read More

Parlementaria

Pemerintah Belum Bayar Utang, Faktor Utama Kelangkaan Pupuk

JAKARTA – Anggota Komisi IV Hermanto menyebutkan, Pemerintah belum melunasi hutang kepada holding pupuk merupakan faktor utama kelangkaan pupuk yang dialami petani belakangan ini. Jika faktor ini tidak diatasi maka masalah kelangkaan pupuk akan berlanjut di tahun 2021. “Hutang Pemerintah kepada holding pupuk sebesar lebih dari Rp. 11 triliun. Komisi IV DPR sudah mendesak Menteri Keuangan […]Read More

Keuangan

PKS Nilai Pelaksanaan APBN 2018 Kurang Memuaskan

JAKARTA – Kinerja pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2018 dinilai oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (P-PKS) DPR RI masih kurang memuaskan. Hal ini akhirnya berdampak pada tidak optimalnya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian pandangan umum Fraksi PKS yang disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa […]Read More

Nusantara

10.000 Warga Jadi Korban Banjir, Ketua DPR Minta Pemerintah Cari

JAKARTA – Hingga saat ini masih adanya sekitar 10.000 warga Indonesia yang jadi korban banjir di Sulawesi Tenggara. Sebagian di antaranya terisolasi dan terputusnya akses transportasi, serta banjir di Samarinda, Kalimantan Timur yang berdampak hingga pada sektor ekonomi. Alasan itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong Pemerintah Pusat untuk segera melakukan upaya-upaya dan mencari […]Read More

Headline

Bamsoet Berharap Pemerintahan Kedua Jokowi Jamin Kepastian Dunia Usaha

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meyakinkan dunia usaha tidak perlu khawatir menyambut penetapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019. Dipastikan tidak akan ada gejolak berarti yang dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi nasional. Karena rakyat sudah dewasa dalam berpolitik, TNI dan Polri […]Read More

Keuangan

DPR Minta Pemerintah Kaji Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Keuangan responsif dalam menyikapi aspirasi dari para pelaku industri galangan kapal di Batam yang merasakan ketidakadilan dalam menjalankan kegiatan berusaha. Sebab, keberadaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2017 yang membebankan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap barang jadi turunan hot-rolled plate (HRP) atau pelat […]Read More

Parlementaria

Bamsoet Ingatkan Pengusaha tak Tergantung pada Proyek APBN

SUMEDANG – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan kepada pengusaha jangan hanya mengandalkan proyek-proyek APBN jika tidak ingin menghadapi masalah hukum dikemudian hari. Hal itu mengingat banyaknya aturan hukum yang tumpang tindih dan penuh ketidak pastian serta masih sulit menghidari terjadinya praktik KKN. Ia juga menegaskan ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan sebuah […]Read More