JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro mengatakan, ada beberapa regulasi yang harus dipahami oleh penyelenggara negara yakni UUD 1945 pasal 34 ayat 3 terkait pihak pemerintah dalam memberi pelayanan publik. Sebagai informasi, di dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 3 itu mewajibkan untuk memberikan fasilitas kesehatan, fasilitas transportasi umum dan fasilitas lainnya […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Pemerintah memutuskan mengambil langkah untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal itu diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. Alasannya, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas. Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, […]Read More
Oleh: Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum PBB Pemerintah tidak begitu saja dapat membubarkan ormas berbadan hukum dan berlingkup nasional, kecuali lebih dahulu secara persuasif memberikan surat peringatan selama tiga kali. Jika langkah persuasif tidak diindahkan, barulah Pemerintah dapat mengajukan permohonan untuk membubarkan ormas tersebut ke pengadilan. Dalam sidang pengadilan, ormas yang ingin dibubarkan oleh Pemerintah […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah mengumumkan kriteria ormas anti Pancasila. Menurut Bamsoet, pemerintah harus jelas dalam menilai dan menetapkan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang bertentangan dengan Pancasila. “Kejelasan kriteria itu sangat penting untuk mendorong semua Ormas melakukan introspeksi,” kata Bamsoet pada lintasparlemen.com, Ahad (7/5/2017). Politisi senior Golkar ini […]Read More
UJUNGPANDANG, Lintasparlemen.com – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Agus Arifin Nu’mang mengatakan birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan sangat rentan terhadap pengaruh tindakan korupsi. “Itu karena interaksi antara birokrat dan masyarakat yang membutuhkan layanan secara langsung berpotensi peluang terjadinya praktek gratifikasi,” kata Agus pada acara Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi […]Read More
ACEH, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi X DPR RI Muslim angkat suara terkait dunia pendidikan di Indonesia. Muslim menilai mutu pendidikan Indonesia masih jauh di bawah negara Asia apalagi negara maju seperti negara Eropa. Alasan itu, Muslim meminta pemerintah menjadikan momentum Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada hari ini, Selasa (2/5/2017) untuk memperbaiki mutu pendidikan di […]Read More
Oleh: Hj. Siti Masrifah, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Dapil Banten III Pertama, sebagai wakil rakyat tentu saya punya kewajiban memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk aspirasi kaum buruh. Soal tuntutan buruh agar menghapus outsourcing versi buruh atau pekerja tentu saya sangat setuju. Kenapa? Karena “outsourcing” versi UU Ketenagakerjaan, tidak boleh ada perjanjian untuk […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi soal Lingkungan Hidup Rofi’ Munawar meminta Pemerintah menghormati keputusan Pengadilan Palangkaraya yang menyatakan bersalah dalam kebakaran hutan Tahun 2015. Para tergugat, yakni Presiden, empat menteri, serta Gubernur dan DPRD Kalimantan Tengah, dinyatakan bersalah atau lalai dalam bencana asap tahun itu. “Keputusan pengadilan Palangkaraya terkait perkara […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Tak dapat disangkal jika situasi politik di tingkat grass root menjelang putaran kedua Pilgub DKI pasti akan semakin panas karena ada dua pasangan calon yang saling bersaing kuat. Itu ditekankan Tim Reaksi Cepat Advokat Cinta Tanah Air (TRC ACTA) “Kami ACTA menilai Perlakuan istimewa Polri, pemerintah dan penyelenggara Pemilu terhadap pendukung salah […]Read More
Oleh: Haris Rusly, Petisi 28 dan Kepala Pusat Pengkajian Nusantara Pasifik (PPNP) Mega korupsi E-KTP tergolong salah satu bentuk perampokan APBN yang paling keji dan norak yang pernah terjadi di negeri ini. Bisa dikatakan lebih dari 51 persen anggaran E-KTP jadi bancakan politisi DPR, pejabat birokrat di Kemendagri dan swasta yang dikuasai juga oleh politisi […]Read More
