JAKARTA – Dalam rapat paripurna dalam pembahasan RUU Pemilu telah disetujui paket A, yakni salah satu isi pasalnya soal ambang batas pengajuan capres sebesar 20-25 persen. Itu artinya, koalisi pemerintah menang. Siapa saja pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu serentak 2019 mendatang? Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin memprediksi […]Read More
JAKARTA – Koalisi Kawal RUU Pemilu menyimpulkan, jika tidak ada perubahan, besok (20/7) DPR mengambilan keputusan akhir terhadap RUU Pemilu. Secara spesifik, paripurna dijadwalkan hanya akan membahas lima isu krusial dari RUU Pemilu yang belum tuntas untuk disepakati. Seperti diberitakan sebelumnya, lima isu krusial itu yakni, soal Sistem Pemilu Legislatif, Ambang Batas Pencalonan Presiden, Parliamentry Threshold, Metode […]Read More
JAKARTA – PENELITI Hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil angkat suara terkait keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) soal ketentuan Pasal 9 huruf a UU No. 10 Tahun 2016 sepanjang frasa “…yang bersifat mengikat” dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Menurut Fadli, frasa di dalam pasal tersebut adalah rangkaian dari ketentuan bahwa KPU wajib untuk […]Read More
JAKARTA – USAI berjalan sekitar setahun, Mahkamah Konsitusi (MK) akan memutuskan permohonan judicial review Pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). “Pasal ini mengatur terkait dengan kewajiban KPU untuk berkonsultasi dengan […]Read More
Oleh: Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Seandainya Mahkamah Konstitusi berwenang mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum, maka dalam menyelesaikan kontroversi pembahasan RUU Pemilu sekarang ini pastas kiranya jika Presiden dan DPR meminta fatwa kepada MK. Fatwa MK yang patut diminta itu ialah untuk menjawab pertanyaan: Apakah dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memutuskan […]Read More
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penggunaan Surat Keterangan (Suket) pengganti E-KTP pada Pemilu/ Pilkada mendatang. Pilkada serentak 2017 lalu banyak menuai persoalan terkait E-KTP. Banyaknya pemilih yang tidak memiliki E-KTP, mengharuskan mereka menggunakan Suket sebagai alat pendataan untuk memilih. Komisioner KPU RI, Viryan, mengatakan penggunaan […]Read More
JAKARTA, Hingga saat ini perdebatan terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold terus berlangsung. Belum ada kesepakatan di antara fraksi-fraksi di DPR, sehingga sangat wajar politisi Partai Golkar Ridwan Hisjam mempertanyakan mengapa ada pihak yang begitu kekeuh menginginkan ambang batas dihapus menjadi 0 persen. Ridwan juga dibuat bingung dan geleng-geleng kepala saat parliamentary threshold atau […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Tak bisa dipungkiri dalam proses pembahasan Revisi Undang-undang (RUU) Pemilu banyak poin yang menjadi perdebatan panjang. Di antara terkait presidential threshold (PT). Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukriyanto mengungkapkan, Fraksi Partai Demokrat (F-PD) di DPR memandang menetapkan ambang batas presidensial dalam Pemilu serentak 2019 tak relevan lagi. “PT itu sudah tidak diperlukan lagi. […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyampaikan upaya menaikkan Parliamentary Threshold (PT) tidak menjadi solusi untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. Karena hal itu, justru akan mencederai konsep keadilan dalam proses demokratisasi di Indonesia. Tak hanya itu, Presidential Threshold yang juga akan diusulkan ditambahkan jumlah presentasinya diprediksi akan menimbulkan gugatan hukum pasca Undang-Undang Pemilu […]Read More
ACEH, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan ada dua tantangan Indonesia sebagai negara demokrasi. Pertama, mahalnya ongkos demokrasi, yang berimplikasi munculnya prilaku koruptif. “Kita melihat saat ini, jumlah angka yang dikeluarkan seorang calon legislatif tidaklah sedikit, ada dibawah 600 juta, antara 600 juta hingga 1 miliar, dan diatas 1 miliar, ditambah lagi kondisi […]Read More
