Oleh: Masykurudin Hafidz, Dalam debat kedua Pilkada DKI Jakarta, semakin memperlihatkan keunggulan masing-masing pasangan calon. Keunggulan komparatif antar pasangan calon sangat terlihat dalam debat kedua ini saat menyampaikan gagasan pembenahan birokrasi Jakarta dengan cara pandangnya masing-masing. Keunggulan kompetitif juga terlihat ketika pasangan calon memberikan koreksi dan kritik terhadap persoalan yang dihadapi warga Jakarta. Dibanding debat pertama, […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com- Pemilu 2019 tinggal dua tahun lagi. DPR dan pemerintah saat ini sedang menyiapkan regulasinya yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemilu yang akan datang. Berkenaan dengan hal itu, Fraksi PKS DPR hari ini, Rabu, 24 Januari, menyelenggarakan seminar dengan tema “Pemilu dan Pengokohan Demokrasi” dengan narasumber Tjahyo Kumolo (Mendagri), Sutriyono (Anggota Pansus Pemilu FPKS), […]Read More
Oleh: Yusril Ihza Mahendra Dalam membahas RUU Pemilu sekarang ini, baik DPR maupun Presiden, DPR dan Pemerintah seharusnya sudah tidak lagi membahas perlu tidaknya menerapkan parliementary treshold (ambang batas bisa tidaknya anggota DPR dilantik dengan ambang batas tertentu bagi parpol peserta Pemilu) dan presidential treshold (ambang batas perolehan kursi parpol di DPR untuk mencalonkan pasangan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Baleg DPR RI sekaligus Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo menyimpulkan bahwa mahalnya biaya pemilihan umum baik di Pilkada maupun di legislatif makin memicu berbagai bentuk korupsi yang terus terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Alasan itu, Politisi PDIP yang ahli di bidang kepemiluan ini sangat menyarankan dalam pembahasan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu yang kini sedang dalam pembahasan di DPR. Pada proses pembahasannya disebutkan bahwa akan menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas. Namun, bagi sebagian akademisi, sistem ini merupakan jawaban dari tuntutan untuk melahirkan pejabat publik yang berkualitas. Pengamat Politik Study Public Policy and Democracy Roy Imanuddin menjelaskan, sistem yang diusulkan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy akan memanggil Panitia Seleksi atau Pansel telah merilis hasil dari 36 calon KPU RI dan 22 calon Bawaslu RI dari tahap II. Menurut Lukman, apa yang dihasilkan pansel itu berpotensi ditolak oleh Komisi II DPR RI karena hasil dari seleksi calon Komisioner KPU RI […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Komisioner KPUD DKI Jakarta Dahlia Umar mengatakan penegakkan hukum pemilu atau electoral justice dapat dipahami sebagai perangkat dan mekanisme untuk memastikan proses pemilu tidak dilalui dengan pelanggaran terhadap aturan agar membela hak-hak pemilu. Hal itu disampaikan Dahlia saat mengisi Diskusi Akhir Tahun yang diselenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) yang bertema, “Politik […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan Tim Seleksi KPU BAWASLU telah menghasilkan sejumlah nama yang akan melanjutkan tahapan berikutnya. Dari nama itu diharap muncul Komisioner yang berintegritas. Seperti diberitkan, ada sebanyak 36 peserta KPU dan 22 peserta Bawaslu akan mengikuti serangkaian tahapan seleksi selanjutnya diantaranya dengan tes wawancara. […]Read More
Oleh: Masykuruddin Hafidz* DPR dan Pemerintah sudah mulai membahas RUU Penyelenggaraan Pemilu. Sebagai fondasi hukum untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan secara serentak untuk pertama kali, maka tantangan dalam menyusun RUU ini tentu saja tidak entang. Apalagi, ditengah banyaknya isu dan persoalan yang mesti dituntaskan di dalam menyusun RUU ini, para pembentuk undang-undang dihadapkan […]Read More
Oleh: Yanuar Prihatin* RUU Penyelenggaran Pemilu yang akan segera dibahas antara DPR dan pemerintah memiliki cacat fundamental yang serius. Yaitu, secara sengaja, RUU yang diusulkan pemerintah ini mengabaikan upaya penguatan ideologi Pancasila. RUU ini tidak menyediakan ruang yang cukup atau aturan yang memadai untuk mendukung penguatan ideologi Pancasila. Padahal setiap undang-undang apapun, apalagi undang-undang politik, semestinya menjadi […]Read More
