JAKARTA – PROGRAM Full Day School (FDS) yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi terus menuai kontroversi. Meski sudah diambil kebijakan oleh Pemerintah melalui Presiden Jokowi agar menunda pelaksanaan Permendikbud tentang FDS itu. Namun, Menteri Muhajir tetap saja ngotot dan mbalelo terkait FDS tersebut. Di lapangan, di tengah menunggu Perpres yang sedang disusun untuk menjadi payung hukum […]Read More
JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin angkat suara terkait pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin agar Rohis (Pembina Rohani Islam) di sekolah-sekolah diawasi. Menurut Din pernyataan itu dinilai sangat kurang mendidik. Din menyampaikan, seorang menteri tak selayaknya menyimpulkan persoalan itu hingga sesederhana itu. Padahal, lanjut Din, Rohis sangat berjasa dan […]Read More
JAKARTA – KETUA Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, memberikan pertimbangan terkait dengan rencana pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Ada enam pertimbangan MUI sehubungan dengan PPK itu. Poin pertama, MUI berharap agar pemerintah tidak […]Read More
PATI – Pendidikan merupakan modal penting untuk membangun suatu bangsa menjadi berdaulat sehingga perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan, termasuk memperbaiki kualitas fasilitas sekolah. Hal tersebut disampaikan Anggota DPR RI Komisi IX DPR RI dari Fraksi Gerindra Dapil Jawa Tengah III yang meliputi, Pati, Blora, Rembang dan Gerobogan Sri Wulan. Saat mengunjungi SMK Tama Jaya Pati, Sabtu (17/6/2017) […]Read More
PANGKEP – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu’mang memenuhi undangan Buka Puasa bersama dari DPC PKB Kabupaten Pangkep di kediaman Ketua Dewan Syuro PKB Kabupaten Pangkep Anwar A Recca, Senin (19/6/2017). Buka puasa bersama tersebut disamping dihadiri pengurus DPD PKB Provinsi, DPC Kabupaten, juga dihadiri tokoh masyarakat Kabupaten Pangkep. Sebelum buka puasa bersama, Wakil […]Read More
KEDIRI – Anggota Komisi X DPR RI yang membidangi masalah pendidikan Ridwan Hisjam menyampaikan, dirinya sudah sejak lama berkomitmen melakukan sosialisasi pada masyarakat peran penting pendidikan yang berkaitan dengan internalisasi dan eksternalisasi Pancasila dalam pendidikan nasional di Indonesia. Sebagaiman dalam UU Nomer 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pendidikan Nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan pancasila dan UUD […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa’adi mengingatkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tentang keinginannya menghapus pendidikan agama di sekolah. Dengan alasan nilai agama di rapor siswa akan diambil dari pendidikan di Madrasah Diniyah, masjid, Pura, atau gereja. Menurut Zainut gagasan tersebut jelas bertentangan dengan UU Nomor 20 TAHUN 2003 Tentang […]Read More
JAKARTA – Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai bahwa Kebijakan Kemendikbud seharusnya sejalan dengan visi Presiden Jokowi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Madrasah dan Pesantren. Tidak seperti sekarang dengan program kontroversial, belajar 5 hari sepekan. Untuk mengingatkan, dalam kampanye Politiknya, Jokowi berjanji akan membawa kualitas pendidikan di Madrasah dan Pesantren menjadi lebih baik. Dengan […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI yang menangani masalah pendidikan Anas Thahir mengkritisi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendy terkait rencana pemberlakuan 5 hari belajar melaui program full day school. Anas meyakini kebijakan tersebut akan menambah kegaduhan baru, di tengah suasana kebangsaan Indonesia yang memang sudah gaduh untuk saat ini. Untuk itu, […]Read More
JAKARTA – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) angkat suara H Nurhasan Zaidi menanggapi rencana Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberlakukan jam belajar selama 8 jam sehari dan 5 hari sekolah (Senin-Jumat) pada tahun ajaran baru Juli 2017 mendatang. Menurut Nurhasan, kebijakan yang saat ini menjadi polemik di masyarakat harus diperjelas tujuan dan fungsinya bagi […]Read More
