Tags : pengadilan

Opini

Kontroversi Pansus KPK Bisa Berakhir di Pengadilan

Oleh: Prof Yusril Izha Mahendra, Ahli Hukum Tata Negara dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Saya pernah mengalamai kontroversi sangat hebat tahun 1998 ketika Pak Harto panggil saya bersama Saadillah Mursyid alm. untuk tangani pengunduran diri beliau. Maka saya tangani proses pengunduran diri itu dalam waktu 10 jam dan selanjutnya BJ Habibie mengucapkan sumpah sebagai […]Read More

Peristiwa

Terdakwa Kasek Cabul Divonis Bebas, JPU Ajukan Kasasi

BUTON, Terdakwa Kepala Sekolah (Kasek) SMAN 1 Wolowa, Hamili yang diduga melakukan pencabulan terhadap muridnya sendiri beberapa waktu lalu akhirnya divonis bebas oleh Majelis Hakim pada sidang putusan di Pengadilan Negeri Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Rabu (7/6/2017) sekitar pukul 16.00 WITA. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, Mahmid mengatakan bahwa jaksa penuntut umum tidak bisa […]Read More

Parlemen Rakyat

Nurhasan Zaidi : Pembubaran HTI Harus Melalui Pengadilan!

JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan Pusat ormas Persatuan Ummat Islam (PUI), KH. Nurhasan Zaidi mengatakan, negara sebaiknya jangan terlalu berlebihan dan tidak semena-mena untuk membubarkan ormas berbadan hukum termasuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). “Harus melalui koridor hukum melalui mekanisme pengadilan. Ini sesuai amanat Undang-Undang No.17 tahun 2013 tentang Ormas,” kata KH Nurhasan ketika ditemui wartawan […]Read More

Opini

Presiden tidak Bisa Bubarkan Ormas dengan Keppres tanpa Persetujuan Pengadilan

Oleh: Yusril Ihza Mahendra Profesor Jimly Asshiddiqy kemarin menyarankan agar Presiden membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila melalui Keputusan Presiden (Keppres) dengan tetap memberikan peluang bagi ormas tersebut untuk melakukan perlawanan melalui pengadilan. Kalau pengadilan memenangkan Presiden, maka ormas tersebut bubar selamanya. Namun jika Presiden dikalahkan pengadilan, ormas tersebut dapat dihidupkan kembali. Bersamaan dengan Profesor […]Read More

Opini

Belajar dari Kasus Ahok, Mari Jaga Kebhinneka Tunggal Ika Kita!

Oleh: Zainut Tauhid Sa’adi, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kami sangat prihatin dalam menyikapi perkembangan dan kondisi bangsa kita akhir-akhir ini, karena menunjukkan gejala yang mengarah kepada terjadinya keretakan bangsa. Khususnya pasca putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada terdakwa Saudara Ahok dengan vonis 2 tahun penjara, di mana putusan vonis tersebut disikapi oleh […]Read More

Hukum

HTI Dibubarkan, HTI Melawan…

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Rencana pemerintah membubarkan ormas yang dianggap anti pancasila mendapat dukungan dari banyak kalangan terutama mereka masyarakat yang memiliki rasa nasionalisme tinggi yang sudah nyaman hidup berdampingan bersama nilai-nilai pancasila. Salah satu ormas yang sudah menjadi sasaran pemerintah untuk dibubarkan yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI termasuk ormas yang dinilai banyak kalangan melenceng […]Read More

Hukum

PKS: Mari Hormati Putusan Hakim Soal Ahok

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Hakim kasus penistaan agama memutuskan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok bersalah dengan hukuman 2 tahun penjara dan memerintahkan langsung di tahan. Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, meminta semua pihak menghormati putusan hakim. Hakim tentu memiliki pertimbangan hukum atas dasar keyakinan pada fakta-fakta hukum. “Kita hormati putusan 2 tahun penjara, mudah-mudahan ini keputusan […]Read More

Hukum

Anggota DPR Gerindra Ini Apresiasi Kinerja Majelis Hakim, tapi…

 BANDUNG, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengapresiasi keputusanan majelis hakim yang memerintahkan agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditahan. Meski demikian, keputusan tersebut belum memberikan unsur keadilan. “Melihat kualitas penistaan yakni kepada ayat suci langsung dan kata pembohongan ayat suci serta melihat dampak keresahan masyarakat yang luar biasa sehingga terbelah dan […]Read More

Parlementaria

Pemerintah Harus Hormati Putusan Pengadilan Terkait Kebakaran Hutan

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi soal Lingkungan Hidup Rofi’ Munawar meminta Pemerintah menghormati keputusan Pengadilan Palangkaraya yang menyatakan bersalah dalam kebakaran hutan Tahun 2015. Para tergugat, yakni Presiden, empat menteri, serta Gubernur dan DPRD Kalimantan Tengah, dinyatakan bersalah atau lalai dalam bencana asap tahun itu. “Keputusan pengadilan Palangkaraya terkait perkara […]Read More

Berita

Terkait Laporan Penistaan Agama oleh Ahok, Gus Sholeh: Biar Proses

JAKARTA, Lintasparlemen.com –  Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang yang juga adik kandung mantan Presiden Abdurrahman Wahid, KH Sholahuddin Wahid meminta publik khususya umat Islam Indonesia untuk tetap tenang menyikapi komentar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Gus Sholah sapaan Sholahuddin Wahid berharap umat Islam bersabar dan memercayakan penanganan kasus penistaan agama oleh Ahok […]Read More