Tags : Penistaan

Hukum

UU Larangan Penodaan Agama, PKS: Itu Jangan Dihapus!

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Sejumlah pihak mendesak pembatalan atau penghapusan pasal larangan penodaan agama karena dianggap menimbulkan permasalahan akibat subjektivitas penerapannya yang mengekang/melanggar kebebasan. Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menilai desakan tersebut tidak sejalan dengan semangat penghormatan terhadap agama di Indonesia. Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah mengukuhkan (menolak pembatalan) Pasal dalam UU 1/PNPS/1960 jo UU KUHP […]Read More

Hukum

MUI: Siapa Masih Kompori? Itulah Anti Nasionalisme

JAKARTA​, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah berharap, agar kegaduhan politik yang disebabkan kasus penistaan agama yang yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok segera diakhiri. “Kita akan lihat, siapa yang masih terus mengompori atau membuat letupan yang tidak produktif? Itulah yang […]Read More

Hukum

PKS: Mari Hormati Putusan Hakim Soal Ahok

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Hakim kasus penistaan agama memutuskan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok bersalah dengan hukuman 2 tahun penjara dan memerintahkan langsung di tahan. Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, meminta semua pihak menghormati putusan hakim. Hakim tentu memiliki pertimbangan hukum atas dasar keyakinan pada fakta-fakta hukum. “Kita hormati putusan 2 tahun penjara, mudah-mudahan ini keputusan […]Read More

Hukum

Anggota DPR Gerindra Ini Apresiasi Kinerja Majelis Hakim, tapi…

 BANDUNG, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengapresiasi keputusanan majelis hakim yang memerintahkan agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditahan. Meski demikian, keputusan tersebut belum memberikan unsur keadilan. “Melihat kualitas penistaan yakni kepada ayat suci langsung dan kata pembohongan ayat suci serta melihat dampak keresahan masyarakat yang luar biasa sehingga terbelah dan […]Read More

Hukum

Masyarakat Nilai Tuntutan JPU ke Ahok Kurang Adil

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Jakarta Utara kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok selama 1 tahun penjara dan 2 tahun percobaan dinilai Gerakan Ibu Negeri (GIN) kurang adil. Padahal jika mengacu pada KUHP Pasal 156 a, bahwa barang siapa sengaja di depan umum dengan menistakan agama akan dipidana kurungan […]Read More

Opini

Kenal lebih Dekat Voorwaardelijke Ahok atas Kasus Penistaan Agama

Oleh: Nurul Amalia, SH., MH, Direktur PAHAM Jakarta Pendapat PAHAM Jakarta terhadap pidana percobaan yang dituntut oleh JPU terhadap terdakwa penistaan agama Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) ___________________________ Terkait tuntutan yang telah dibacakan JPU pada sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan satu tahun penjara dengan masa percobaan dua […]Read More

Hukum Ibukota Pilkada Politik

DPR Akan Gunakan Hak Angket, Ada Apa Presiden Jokowi Belum

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Banyak masyarakat yang berharap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku gubernur DKI Jakarta segera dinon-aktifkan. Pasalnya, jika merujuk pada status terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) Ahok sudah dinon-aktifkan Presiden Jokowi Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU […]Read More

Ibukota Parlemen Rakyat Pilkada

Pemuda Al Washliyah Minta Hakim Segera Tahan Ahok

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua GP Al Washliyah DKI Jakarta M. Razvi Lubis meminta terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditahan jika dibiarkan makin bikin gaduh. Yang teranyar, usai sidang ke-8 terkait penistaan Al-Quran terhadap Ketum MUI Kiai Makruf Amin menuai protes khususnya warga NU. Menurut Razvi, apa yang dilakukan Ahok dalam sidang di Aula Kementerian […]Read More