JAKARTA, LintasParlemen.com – Anggota Komisi X DPR yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana mengungkapkan rasa penyesalannya terkait pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Menurut Dadang, Perda Pendidikan Gratis itu tidak selayaknya dibatalkan oleh pemerintah. Apalagi pendidikan gratis itu sebagai upaya pemerintah daerah untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat di wilayah mereka […]Read More
MAKASSAR, LintasParlemen.com–Keputusan Pemerintah melalui Mendagri yang mencabut ribuan Perda kini menuai polemik dan perhatian dari sejumlah pihak. Analis kebijakan pemerintahan dari Public Policy Network, Rizal Pauzi mengungkapkan, pencabutan ribuan peraturan daerah (perda) di berbagai daerah di Indonesia ini merupakan sebuah kesalahan yang tersistematis. Selain itu landasannya pun tidak melalui pengkajian yang jelas. “Mekanisme perumusan peraturan […]Read More
Harry Setya Nugraha* Akhir-akhir ini publik kembali dibuat heboh oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri yang membatalkan setidaknya 3143 Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bermasalah. Bermasalah dalam hal ini diartikan bahwa perda sebagaimana dimaksud bertentangan dengan undang-undang yang ada diatasnya. Beberapa perda yang dihapus oleh mendagri diantaranya meliputi perda berkaitan […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie memberi masukan kepada pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah untuk mengajukan gugatan terhadap peraturan daerah (Perda) yang telah dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo. “Begini, jika ada yang tidak puas dengan pembatalan dari Perda itu, ya bisa mengajukan ke PTUN, karena keputusan pembatalan perda adalah […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki catatan bahwa ada ribuan Peraturan Daerah (Perda) yang bermasalah. Kesimpulan itu dikarenakan adanya pertentangan antara Perda dengan peraturan di atasnya. Persoalan itu dibahas dalam diskusi yang dihadiri Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas, Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan, Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Anggota Komisi II sekaligus Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) DPR RI Arwani Thomafi angkat suara terkait upaya Mendagri saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah Perda yang dianggap bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan akan membatalkannya. Di antara kebijakan itu adalah Perda Miras. Karena itu, Waketum DPP […]Read More
