JAKARTA – PENELITI Hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil angkat suara terkait keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) soal ketentuan Pasal 9 huruf a UU No. 10 Tahun 2016 sepanjang frasa “…yang bersifat mengikat” dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Menurut Fadli, frasa di dalam pasal tersebut adalah rangkaian dari ketentuan bahwa KPU wajib untuk […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengapresiasi tawaran kerja sama dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perludem melalui program aplikasi DPR KITA. Perludem adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Fahri menilai aplikasi DPR KITA dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan sejalan dengan semangat parlemen terbuka menuju lembaga parlemen modern Indonesia. Apalagi DPR telah menunjukkan sebagai […]Read More
