JAKARTA – Mahkamah Konstitusi kembali membuka sidang menguji Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas atau presidential threshold pencalonan presiden dan wakil presiden 20-25%. Pemohon kali ini adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Perludem, Partai Pekerja Indonesia dan beberapa pemohon perorangan. Dalam sidang yang dipimpin hakim MK Prof Aswanto itu, Yusril Ihza Mahendra yang mewakili PBB […]Read More
JAKARTA – PENELITI Hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil angkat suara terkait keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) soal ketentuan Pasal 9 huruf a UU No. 10 Tahun 2016 sepanjang frasa “…yang bersifat mengikat” dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Menurut Fadli, frasa di dalam pasal tersebut adalah rangkaian dari ketentuan bahwa KPU wajib untuk […]Read More
JAKARTA – USAI berjalan sekitar setahun, Mahkamah Konsitusi (MK) akan memutuskan permohonan judicial review Pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). “Pasal ini mengatur terkait dengan kewajiban KPU untuk berkonsultasi dengan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyampaikan upaya menaikkan Parliamentary Threshold (PT) tidak menjadi solusi untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. Karena hal itu, justru akan mencederai konsep keadilan dalam proses demokratisasi di Indonesia. Tak hanya itu, Presidential Threshold yang juga akan diusulkan ditambahkan jumlah presentasinya diprediksi akan menimbulkan gugatan hukum pasca Undang-Undang Pemilu […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Deputi Program Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khorunnisa Agustyati mengatakan proses persidangan uji materi terhadap pasal 9 huruf a UU Nomor 10 tahun 2016 terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah sudah selesai di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Khorunnisa, dengan adanya landasan hukum itu, diharapkan tidak terjadi lagi tawar-menawar antar anggota DPR dengan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini Mashudi berang dan angkat suara terkait beredarnya isu soal permasalahan audit IT KPU RI di media sosial usai Husni Kamil Manik meninggal dunia, Kamis (07/07/2016) lalu. Menurut Titi, pihak yang membuka kembali ‘kecurangan’ sistem IT KPU tidak berpikir logis, karena konspirasi yang […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengapresiasi tawaran kerja sama dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perludem melalui program aplikasi DPR KITA. Perludem adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Fahri menilai aplikasi DPR KITA dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan sejalan dengan semangat parlemen terbuka menuju lembaga parlemen modern Indonesia. Apalagi DPR telah menunjukkan sebagai […]Read More
