JAKARTA – PENGAMAT politik Arbi Sanit meminta kepada seluruh masyarakat untuk bijaksana melihat perbedaan pandangan terkait pro kontra terbitnya Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Arbi berharap agar Perppu yang sudah menjadi perbincangan kontroversial itu tidak diributkan atau dibesar-besarkan hingga diperuncing dengan mengindahkan persoalan penting bangsa yang sedang dihadapi. “Yang terpenting, yang […]Read More
JAKARTA – ADVOCAT Muda Indonesia berencana akan melakukan uji materi atau judicial review terkait keputusan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas. Melalui Ketua Dewan Pembina Advocat Muda Indonesia Djafar Ruliansyah Lubis, SH, MH mengatakan Perppu yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo 10 Juli 2017 lalu itu, bagaikan […]Read More
JAKARTA – WAKIL Sekjen Banteng Muda Indonesia (BMI) Mixil Mina Munir mengatakan, pihaknya tidak pernah memahami sikap politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang merupakan organisasi dakwah. BMI menilai HTI adalah organisasi politik, bukan organisasi dakwah seperti dikira umat Islam selama ini. “Menurut kami HTI ini secara jelas mereka adalah organisasi politik, HTI bukan organisasi sosial […]Read More
JAKARTA – PRO kontra diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 terus mengundang komentar dari berbagai pihak. Sejumlah pihak mempertanyakan Perppu itu karena cenderung ‘menjegal’ berkembangnya Ormas Islam. Ketua umum PB HMI, Mulyadi Tamsir mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu itu. Apa syarat-syarat diterbitkannya Perppu itu sudah sangat mendesak? “Dalam putusan MK Nomor 138 tahun 2009, […]Read More
JAKARTA – SAAT ini makin menggelinding pro kontra terkait Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Berbagai argumentasi terbangun di media. Termasuk Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Alasan Pigai, Pemerintah dinilai tidak punya alasan genting menerbitkan Perppu. Pigai mengungkapkan, Perppu hanya boleh diterbitkan bila negara dalam kondisi genting. Kondisi itu menurut Pigai harus dijelaskan langsung oleh presiden […]Read More
JAKARTA – Pemerintah telah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang menganulir UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Materi Perppu yang paling menonjol adalah pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk dapat membubarkan ormas tanpa melalui proses peradilan, perluasan larangan bagi ormas, penyederhanaan tahapan sanksi, penambahan sanksi pidana, dan perluasan […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo merasa senang dan bangga Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2016. Setelah disepakati RUU PKS menjadi salah satu RUU dari 10 RUU baru yang dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2016 setelah Baleg DPR dan pemerintah menyepakatinya dalam rapat kerja, […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen com – Presiden Jokowi baru saja menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman sampai kebiri hingga hukuman mati bagi predator anak. Ketua Badan Legislatif DPR RI Supratman Andi Agtas menyatakan sangat setuju Perppu ini segera dijadikan Undang-undang. “Pribadi saya mengatakan saya setuju, soal sikap fraksi nanti, pribadi saya saya […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com -Lembaga DPR RI dalam posisi menunggu Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diserahkan ke dewan. Menurut Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan pihaknya sudah siap membahasnya dengan cepat Perppu inisiatif pemerintah tersebut. “Perppu mendesak dan sangat penting, Insyaalloh secepat mungkin akan kita […]Read More
Jakarta – Setelah Presiden Joko Widodo secara resmi menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menanggapi hal itu Ketua DPR Ade Komarudin alias Akom angkat suara dengan mendukung isi subtansi dari Perppu yang dikeluarkan pihak pemerintah itu. “Mekanisme Perppu itu di dewan sini ada pada […]Read More
