JAKARTA – WAKIL Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Za’adi pihaknya bisa memahami diterbitkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 dalam rangka menertibkan organisasi kemasyarakan. Zainut menilai Perppu itu sangat penting dikeluarkan oleh karena UU sebelumnya yang mengatur tentang hal tersebut yaitu UU No. 17 Tahun 2013 dianggap tidak memadai. “Sementara mekanisne perubahan UU […]Read More
JAKARTA – KETUA DPP Pemuda Demokrat Baharudin Farawowan, SH, MH ikut angkat suara terkait keputusan Presiden Jokowi tanggal 10 Juli 2017 menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Menurut Baharudin, dalam Perppu tersebut terdapat larangan yang lebih luas dari aturan sebelumnya pada UU 17/2013 tentang Ormas. Di antaranya bukan […]Read More
