Hermanto Ingatkan HMI Bahaya Politik Uang Munculkan Politik Transaksional Menumbuhkan Korupsi

Hermanto Ingatkan HMI Bahaya Politik Uang Munculkan Politik Transaksional Menumbuhkan

lintasparlemen Jul 27, 2021

SIJUNJUNG – Anggota DPR Dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan menyempatkan hadir dan menjadi narasumber pada kegiatan Pelantikan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Sijunjung. Ia meminta aktivis mahasiswa dan masyarakat mencermati patologi (penyakit) demokrasi. “Patologi demokrasi itu antara lain politik uang, demagog dan high cost,” ujar Hermanto. Politik uang, jelasnya, merupakan […]Read More

Pilkada

Pilkada Lahat Sarat Money Politics: Demokrasi Dirusak dengan Pembodohan Politik

lintasparlemen Jun 28, 2018

JAKARTA – Pilkada Serentak 2018 mendapat perhatian khusus dari Lembaga Kajian Politik QITO. Adalah Satria A Perdana selaku Ditektur Eksekutif QITO menyatakan pilkada berjalan baik tetapi dirusak oleh praktik money politik. “Saya menilai pilkada serentak pada 27 Juni secara umum berjalan dengan aman dan damai. Tapi beberapa hal menjadi cacatan serius kita terutama banyaknya money […]Read More

Pilkada

Money Politics Masih Menghantui, dari 35 Kasus Sulsel Tertinggi

lintasparlemen Jun 28, 2018

JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 telah usai. Dari penyelenggaraannya yang digelar di 17 Provinsi, 39 kota, 115 kabupaten di seluruh Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut ada 35 kasus dugaan money politics atau politik uang. Bawaslu menyebutkan, mayoritas kasus politik uang masih terjadi di Sulawesi Selatan. Data itu sesuai dengan peta potensi […]Read More

Berita Parlementaria

Terkait Revisi UU Pilkada, DPR Sadar Sanksi Berat Pelaku Politik

lintasparlemen Mar 12, 2016

JAKARTA, LintasParlemen.Com – Sejumlah kalangan mengusulkan agar revisi Undang-Undang tentang Pilkada termuat sanksi tegas untuk praktik money politics atau politik uang. Meski sudah termaktub dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang N o.1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU yang salah […]Read More

Tags : politik uang