JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum kepada wartawan mengaku belum menerima surat presiden (surpres) dari Presiden Prabowo Subianto untuk membahas Rancangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga atas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Revisi UU Polri. Adies menjelaskan, arahan […]Read More
JAKARTA – Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyambut positif arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Pimpinan TNI Polri Tahun 2025. Habib Aboe menilai pesan dari Presiden Prabowo sudah sangat jelas dan harus segera ditindaklanjuti oleh institusi TNI dan Polri. “Pesan dari Presiden Prabowo sudah sangat clear. Institusi TNI dan Polri […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar DR. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum angkat suara usulan politisi PDIP Deddy Sitorus yang menginginkan Polri kembali berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bagi Adies, ide itu membingungkan dan hanya membuang banyak waktu. Menurut Adies tugas-tugas Polri saat ini semakin kompleks. Adies juga […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi tidak sepakat dengan wacana mengembalikan Polri ke bawah kendali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Habib Aboe Bakar menyatakan penolakan tegas terhadap gagasan ini. “Langkah tersebut merupakan bentuk kemunduran besar dan tidak sejalan dengan amanat reformasi Polri yang telah diperjuangkan,” ungkap Habib Aboe […]Read More
JAKARTA – Pembahasan revisi RUU Polri terus menyeruak polemiknya, kini muncul wacana institusi Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Lili Romli menyatakan bahwa wacana ini sudah lama. “Wacana Polri di bawah Kemendagri sudah lama. Pada awal Reformasi banyak kalangan ingin agar Polri dibawah Kemendagri. […]Read More
JAKARTA – Dekan FISIP Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Heri Herdiawanto, mendorong revisi Undang-Undang (UU) TNI dan Polri dihentikan sementara. Pangkalnya, ada beberapa isi dalam rancangan UU (RUU) tersebut yang tidak substansial dan cenderung melenceng. “RUU Polri sebaiknya ditinjau ulang atau dibatalkan karena sudah cukup besar kewenangannya di bawah presiden,” kataHeri, Jakarta, Jumat (12/7/2024). Heri […]Read More
JAKARTA – Selaku mitra Komisi III DPR RI Wakil Ketua Komisi III DPR DR. Ir. Adies Kadir, SH, MHum merasa bangga dengan capaian Polri beberapa bulan terakhir ini. Di mana Polri mendapatkan citra positif dari 2 lembaga teratas dengan citra positif versi survei Litbang Kompas. Atas pencapaian itu, Adies, menyebutkan capaian tersebut berkat kerja keras […]Read More
JAKARTA – Kasatgas Pangan Polri Irjen Helmy Santika menegaskan, pihaknya belum bisa memastikan kelangkaan minyak goreng dikarenakan akibat permainan kartel. “Kita belum mau bilang ada kartel,” ujar Irjen Helmy, Jakarta, Selasa (22/2/2022). Diketahui, Polri telah menemukan dugaan pelanggaran hukum dalam proses pendistribusian minyak goreng di empat provinsi. Lebih jauh, Helmy menyatakan, pihaknya masih terus lakukan […]Read More
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengutuk keras tindakan distributor yang menimbun obat-obatan penunjang penyembuhan Covid-19. Sekaligus mengapresiasi langkah kepolisian membongkar gudang obat milik distributor PT ASA di Kompleks Pergudangan Kalideres, Jakarta Barat, pada Senin (12/7/21), yang diindikasikan menimbun Azithromycin, paracetamol hingga Dexamesthason, yang digunakan sebagai terapi penyembuhan pasien Covid-19. “Siapapun yang menimbun obat, […]Read More
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Otoritas Jasa Keuangan menertibkan dan menindak tegas berbagai financial technology (Fintech) atau pinjaman online (Pinjol) ilegal yang sudah membuat resah masyarakat. Mengingat masih banyak ditemukan Pinjol yang hadir di playstore dan appstore tidak memiliki izin OJK. “Perilaku debt collector Fintech […]Read More
