JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong meminta kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah (pemda) untuk tetap membayar gaji honorer yang lulus CPNS dan CPPPK tahun 2024 dan 2025 hingga terhitung mulai tanggal (TMT) pengangkatan mereka sebagai PNS dan PPPK. “Kami meminta pemda serta kementerian dan lembaga agar tidak menghilangkan hak-hak honorer yang […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin ikut menyoroti terkait polemik pengangkatan Calon Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK). Zulfikar Arse mengusulkan tak perlu dilakukan secara setentak pengangkatan CPNS dan CPPPK tersebut. “Ya tidak mesti serentak. Sebenarnya dengan kalimat percepatan […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyoroti sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belakangan menjadi sorotan publik. Bahwa mengungkapkan adanya praktik manipulasi data yang dilakukan oleh sejumlah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di level Pemda. Praktik tersebut dinilai merugikan tenaga honorer yang telah lama mengabdi, namun […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas harus melakukan klarifikasi dan penjelasan mengapa Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen ASN yang salah satunya mengatur pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK belum juga diterbitkan sampai sekarang “Seharusnya PP Manajemen ASN mesti diterbitkan pada April 2024. Namun sampai […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mujib Rohmat menilai kebijakan diterimanya guru honorer sebagai PPPK atau Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) perlu dibenahi secara baik. Utamanya soal guru swasta honorer yang berasal dari sekolah swasta. Menurut Adies guru swasta yang honorer yang tergabung dalam PPPK masih menghadapi sejumlah masalah. […]Read More