JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan proses pergantian antar waktu (PAW) pengganti Ketua KPU Hasyim Asy’ari oleh komisi II DPR RI masih menunggu Surat Presiden (Surpres). “Pergantian antar waktu komisioner KPU sebenarnya bisa berlangsung cepat asal Surpres terkait pergantian Ketua KPU itu sudah diterima oleh DPR RI,” Kata Guspardi,Minggu (21/7/2024). Menurutnya, […]Read More
Tags : presiden
Diskursus tentang demokrasi adalah perbincangan yang sudah terbilang tua. Manusia sudah terlampau lama membincang demokrasi, perbincangan tentang demokrasi hampir seumur dengan praktik penerapan demokrasi itu sendiri. Saat ini demokrasi menjadi sistem mayoritas di berbagai belahan dunia. Sebagai sebuah sistem demokrasi tentu memiliki kekurangan, dengan kekurangan yang dimilikinya mungkinkah suatu hari demokrasi akan menemui ajalnya. Demokrasi […]Read More
Oleh: Muslim Arbi, Direktur Indag Watch Jokowi dapat dikatakan gagal sejahterakan Petani wabil khusus Petani Garam. Kalau benar rencana impor garam 3.07 juta itu terealisasi. Padahal pada saat kampanye Pilpres 2014 lalu, mantan Gubernur DKI itu berjanji untuk sejahterakan Petani termasuk Stop Impor Pangan. Jokowi juga dapat di katakan gagal dalam sejahterakan petani, selain petani […]Read More
Siti Mukaromah mendorong penambahan anggaran bagi Kementerian Perindustrian, Politisi PKB ini juga mengingatkan bahwa Presiden ingin investasi produksi barang substitusi impor mencapai 35 % apakah sudah ada roadmap menuju subtitusi impor yang jelas. Kemudian Erma, sapaan akrab wakil rakyat dapil jawa Tengah VIII ini dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Perindustrian 9 Februari 2021 juga […]Read More
JAKARTA – Injeksi pertama vaksin covid-19 telah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia pada hari rabu, 13 Januari 2021. Menurut saya, berita mengenai dimulainya program vaksinasi nasional ini tentunya diharapkan mampu kembali memberikan sentimen positif terhadap pasar. Ketika berita vaksin covid-19 pertama kali tiba di Indonesia pada 6 Desember 2020 lalu, pasar merespon dengan sangat positif. […]Read More
JAKARTA – DPR RI mengharapkan Presiden Joko Widodo, selaku Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), melantik Calon Anggota DEN, yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Senin. Wakil Ketua Komisi VII DPR Alex Noerdin saat Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Senin mengatakan pihaknya telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan Calon Anggota DEN dari unsur […]Read More
Demokrat: Pelantikan Presiden-Wapres Puncak Demokrasi Rakyat, Mari Sambut dengan Gembira
JAKARTA— Semua warga negara wajib menyukseskan dan mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Joko Widodo-Maruf Amin pada besok Minggu (20/10). Karena, pelantikan itu merupakan marwah negara yang harus dijaga segenap warga. Demikian disampaikan Irwan, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat. “Acara pelantikan Presiden adalah acara kenegaraan. Sudah seharusnya semua menghormati dan menjaga marwah kenegaraan,” […]Read More
JAKARTA – Ketua Umum DPP Geomaritim Baharuddin Farawowan, SH, MH menjelaskan Pemerintahan Baru Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-KH Ma’ruf Amin akan tetap melanjutkan visi maritim. Baharuddin mendukung pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur. “Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara sebagai wujud dari poros maritim Indonesia,” kata Baharuddin sebelum digelar diskusi untuk memperingati 56 Tahun Hari Maritim Nasional, Jakarta, […]Read More
Oleh: DR Fadli Zon, MSc, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini sedang terjadi tak ubahnya seperti lemparan kotoran bagi para diplomat kita yang sedang berjuang meyakinkan Uni Eropa dan juga WTO (World Trade Organization) untuk mendukung produk sawit Indonesia. […]Read More
JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memandang perlunya dibentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden sebagai pengganti Direktorat Pajak yang selama ini berada dibawah Kementerian Keuangan. Kehadiran Badan Penerimaan Negara bisa menjadi solusi mengatasi penerimaan negara yang belum maksimal. “Pintu masuk pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) bisa melalui Undang-Undang Ketentuan Umum […]Read More