JAKARTA – Mahkamah Konstitusi kembali membuka sidang menguji Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas atau presidential threshold pencalonan presiden dan wakil presiden 20-25%. Pemohon kali ini adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Perludem, Partai Pekerja Indonesia dan beberapa pemohon perorangan. Dalam sidang yang dipimpin hakim MK Prof Aswanto itu, Yusril Ihza Mahendra yang mewakili PBB […]Read More
JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Jum’at dini hari (21/7/2017) lalu setelah melalui proses yang panjang baik pembahasan di tingkat Pansus maupun saat rapat paripurna. Ada 5 paket opsi yang muncul di tingkat Pansus RUU Pemilu yang tidak mencapai kesepakatan dan diputuskan dibawa ke rapat paripurna DPR […]Read More
JAKARTA – DEWAN Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu menjadi Undang-undang Pemilu yang baru. Salah satu poin penting dalam UU tersebut adalah Presidential Threshold (PT) sebesar 20-25 persen. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin bahwa PT 20-25 persen tersebut sengaja dikondisikan oleh pemerintah dan partai-partai koalisinya untuk […]Read More
Oleh: Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Seandainya Mahkamah Konstitusi berwenang mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum, maka dalam menyelesaikan kontroversi pembahasan RUU Pemilu sekarang ini pastas kiranya jika Presiden dan DPR meminta fatwa kepada MK. Fatwa MK yang patut diminta itu ialah untuk menjawab pertanyaan: Apakah dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memutuskan […]Read More
JAKARTA, Hingga saat ini perdebatan terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold terus berlangsung. Belum ada kesepakatan di antara fraksi-fraksi di DPR, sehingga sangat wajar politisi Partai Golkar Ridwan Hisjam mempertanyakan mengapa ada pihak yang begitu kekeuh menginginkan ambang batas dihapus menjadi 0 persen. Ridwan juga dibuat bingung dan geleng-geleng kepala saat parliamentary threshold atau […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Tak bisa dipungkiri dalam proses pembahasan Revisi Undang-undang (RUU) Pemilu banyak poin yang menjadi perdebatan panjang. Di antara terkait presidential threshold (PT). Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukriyanto mengungkapkan, Fraksi Partai Demokrat (F-PD) di DPR memandang menetapkan ambang batas presidensial dalam Pemilu serentak 2019 tak relevan lagi. “PT itu sudah tidak diperlukan lagi. […]Read More
