Tags : Pribumi

Opini

Dialog Identitas ala Gubernur Anies Baswedan

OLEH : AHMAD YANI, Anggota DPR RI 2009-2014 dari Fraksi PPP, Founder Pusat Pengkajian Peradaban Bangsa, Advokat Usainya hiruk pikuk politik di DKI Jakarta sejak awal 2017 semestinya berakhir disaat Gubernur dan Wakilnya mengucapkan sumpah janji sebelum menjalankan amanah yang telah diberikan untuk lima tahun ke depan. Namun realitas yang terjadi justru sebaliknya, aroma untuk mempersiapkan […]Read More

Ibukota Pendapat

Ucapan Gubernur Anies ‘Pribumi’, Pengamat: Sejatinya Diberi Apresiasi!

JAKARTA – Rektor Universitas Ibnu Chaldun Prof Musni Umar terkait pernyataan Gubernur Anies Baswedan soal “Pribumi Menjadi Tuan di Negeri Sendiri” patut diapresiasi. Kesimpulan itu disampaikan usai mendalami pernyataan tersebut. “Setelah mempelajari, mendalami dan membahas tentang  pernyataan Anies Rasyid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta mengenai  pribumi yang saatnya menjadi tuan di negeri sendiri, yang diucapkan di […]Read More

Hukum

ACTA Pasang Badan Bela Gubernur Anies Terkait ‘Pribumi’

JAKARTA – Ratusan Advokat ACTA akan pasang badan membela Gubernur Anies Baswedan terkait istilah pribumi yang disampaikan dalam pidato di Balaikota (16/10/2017) kemarin. “Kami telah membaca berita soal pidato tersebut secara seksama dan menurut kami tidak ada yang salah dengan pidato tersebut,” kata Ketua ACTA Krist ibnu T Wahyudi pada lintasparlemen.com, Jakarta, Selasa (17/10/2017). Secara kontekstual, […]Read More

Opini

Latar Belakang Istilah “Orang Indonesia Asli” atau Pribumi

Oleh: Yusril Ihza Mahendra, Dilihat dari sudut sejarah ketatanegaraan, negara RI bukanlah penerus Majapahit, Sriwijaya atau lainnya, melainkan meneruskan “semi negara” Hindia Belanda ____________________________________________ Karena itu aturan peralihan UUD 45 (sebelum amandemen) mengatakan segala bahwa​ segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku sebelum diadakan yg baru menurut UUD ini. Yang dimaksud peraturan […]Read More

Parlementaria Regulasi

Pengusaha Asing Makin Menguasai, DPR Usulkan RUU Lindungi Pengusaha Pribumi

JAKARTA, LintasParlemen.com – Wakil Ketua Baleg DPR RI sekaligus Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar Firman Soebagyo mengusulkan perlunya dibuat sebuah regulasi untuk melindungi penguasaan pengusaha pribumi dari pengusaha non pribumi. “DPR bersama Pemerintah hendaknya dapat menginisiasi terbentuknya sebuah regulasi baru mengingat era globalisasi yang sudah tidak lagi dapat dibendung, yakni RUU Perusahaan Pribumi dan […]Read More