JAKARTA, LintasParlemen.com – Sekretaris Metropolitan Study Center Adi Solihin menilai bahwa penggusuran di perkampungan pesisir pantai bagian dari suksesi reklamasi di ibukota negara DKI Jakarta. Menurut Adi, menata kawasan yang dikenal kumuh itu merupakan kewajiban dan tugas Pemerintah DKI Jakarta di bawah kendali Gubernuh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat ini. “Kami melihatnya, penataan kawasan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah melakukan pelanggaran berat soal pemberian izin reklamasi Teluk Jakarta. Sebab, hingga sampai saat ini Ahok tidak mempunyai landasan hukum yang kuat memberikan izin reklamasi kepada PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) induk usaha PT Muara Wisesa Samudra. “Pelanggaran terberat […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Sejumlah pejabat DPRD DKI Jakarta hari ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka akan diperiksa berkenaan dengan kasus dugaan suap pembahasan dua raperda reklamasi pantai utara Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik, Wakil Ketua Balegda DPRD DKI Merry Hotma, Ketua Fraksi Hanura di DPRD DKI Muhammad Sangaji serta Ketua Panitia […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Sunny Tanuwidjaja kembali digarap Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (25/4/2016). Dia akan digarap sebagai saksi kasus suap pembahasan rancangan peraturan daerah mengenai reklamasi. Ini merupakan pemeriksaan kedua untuk Sunny. “Diperiksa sebagai saksi,” ujar Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Senin (25/4/2016). Pada pemeriksaan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–DPRD DKI mendukung upaya pemerintah pusat menelaah lagi dasar hukum izin pelaksanaan reklamasi pulau. Dengan begitu, legislator DKI juga akan mengabulkan permintaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Aho) yang berencana akan memberikan lagi Raperda reklamasi teluk Jakarta. “Andai kata Raperda tersebut perlu dan penting untuk kepentingan masyarakat Jakarta dan DKI Jakarta, dewan pasti […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Ketua DPP Partai Gerindra, Habiburrahman mempertanyakan mengapa pemerintah tidak tegas untuk menghentikan royek reklamasi di Teluk Jakarta. Karena dirinya menilai bahasa moratorium terlihat terlalu lemah. “Padahal reklamasi terlalu banyak masalah, pertentangan dalam perundang-undangan,” kata dia, Kamis (21/4/2016). Habiburrahman menegaskan, apa yang ditimbulkan dari reklamasi di Teluk Jakarta sudah terlalu banyak masalah. Jadi, kata dia, […]Read More
