Jakarta, Lintasparlemen.com – Sekertaris Jenderal Pusat Kedaulatan Rakyat (PKR), Khalid Zabidi menyatakan secara tegas Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan Agung Podomoro harus patuh kepada keputusan Menko Maritim Rizal Ramli untuk menghentikan serta membatalkan proyek Reklamasi Pulau G karena terjadi pelanggaran berat. “PTUN Jakarta juga telah mengabulkan seluruh gugatan nelayan Teluk Jakarta atas izin reklamasi […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Kandidat calon gubernur DKI Jakarta Yusril Izha Mahendra angkat bicara soal lambatnya penanganan atau kinerja penegak hukum dalam kasus jual-beli lahan 4,5 hektare di Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut Yusril, kasus itu menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat dan terus menjadi perhatian publik karena leletnya penegakan hukum dalam mengambil sikap. Apalagi kata Yusril, dari […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com--Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo, mendorong agar kasus reklamasi tidak hanya berhenti melalui putusan pengadilan PTUN, tetapi harus segera didorong ke ranah penegak hukum seperti KPK. Sekjen Depinas Soksi ini mengungkapkan, jika kebijakan pembangunan reklamasi memang nyata melanggar ketentuan UU yang ada. “Keputusan itu hendaknya tidak cukup sampai di tingkat pengadilan tetapi […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Tepatnya tanggal 01 Juni 2016 kemarin memperingati hari lahirnya Pancasila yang ke-71 yang ditandai disampaikannya pidato Presiden Pertama Soekarno. Secara bersamaan rakyat nelayan secara khususnya mendapatkan hadiah dengan diterimanya tuntutannya soal penutupan pembangunan reklamasi di teluk di Jakarta. “Saya menyambut gembira di tengah memperingati Hari Lahirnya Pancasila masih ada rasa keadilan bagi […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi IV sekaligus Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo heran dan minta Ahok banyak baca UU tentang reklamasi agar menyadari kebijakannya sesuai aturan yang berlaku. Khususnya UU Nomor 27 Tahun 2007 yang telah dilakukan perubahan melalui UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Kontroversi tentang reklamasi teluk Jakarta semakin dibuat blunder dan ruwet oleh pernyataan sekaligus sikap arogan yang kontroversi provokatif oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV sekaligus Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo yang menanggapi banyaknya berita melalui (Sosial Media) Sosmed, media cetak dan televisi […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Setelah sebelumnya Komisi VII DPR RI telah meminta kepada pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk menghentikan proses pembangunan reklamasi di sejumlah daerah saat sang Menteri Siti Nurbaya menghadiri rapat, Selasa (11/04) lalu. Komisi IV DPR mengikuti jejak jejak Komisi VII itu untuk meminta pihak Kementerian LHK atau pemerintah untuk menghentikan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad angkat suara terkait pembangun reklamasi di sejumlah daerah yang harus ditinjau ulang untuk diteruskan. Alasannya, banyak hal yang perlu diperbaiki sebelum menjalankan kebijakan tesebut. Seperti diberitakan, proyek reklamasi Pulau G di lepas pantai kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, membuat cemas nelayan tradisional di kawasan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad desak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk memeriksa segala aspek reklamasi teluk Jakarta yang belum memiliki izin Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan). Menurut Fadel saat ditemui usai rapat kerja dengan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan bahwa proyek reklamasi yang ada di Teluk […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Rencana pembangunan reklamasi di suatu daerah sering menimbulkan pro dan kontra. Melihat kondisi ini, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menilai bahwa reklamasi harus diatur secara komprehensif sesuai undang-undang untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya. “Reklamasi ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan undang-undang. Jika konteksnya adalah potensi sumber daya […]Read More
