Revisi UU Pilkada telah Usai. Banyak spekulasi bermunculan, yang akhirnya disepakati menjadi UU sebagai acuan pemilihan kepala daerah. Apresiasi dari kinerja Anggota DPR itu terus mengalir. Oleh: Masykuruddin Hafidz* Proses revisi terhadap UU No. 8/2015 telah selesai dilaksanakan oleh Pemerintah dan DPR. Setelah lebih dari satu bulan penuh melangsungkan perdebatan yang cukup panjang. Akhirnya pada […]Read More
Jakarta – Memang revisi UU Pilkada dalam prosesnya sangat alot dan sudah selesai dibahas di tingkat Komisi II DPR RI. Namun dalam prediksinya akan tetap alot dalam pembahasannya dalam rapat paripurna yang digelar hari ini (Kamis, 02/06/2016). Ketua DPR RI Ade Komarudin menganggapi dengan santai dan hal itu sesuatu yang wajar, bisa dimaklumi sebagai bagian proses […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Dari 10 fraksi di DPR sudah menyampaikan pandangan soal dua isu krusial revisi UU Pilkada saat rapat Komisi II DPR semalam, Selasa (31/05/2016). Seperti diprediksi sebelumnya 9 fraksi mayoritas pemerintah tinggal PKS menemani Gerindra menolak kewajiban anggota legislatif mundur dari jabatannya ketika hendak ikut Pilkada. Itu artinya pengambilan keputusan terakhir akan dilakukan […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Anggota Panja Revisi UU Pilkada Azikin Solthan yang saat ini sedang membahas aturan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung secara serentak menilai bahwa ada yang tak adil dalam draft yang diajukan pemerintah itu. Menurut Azikin, pihaknya di Komisi II keberatan dengan adanya usulan pemerintah itu agar pejabat negara, TNI, Polri, DPR, DPD, dan […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Perdebatan panjang antara DPR dengan pemerintah terus berlanjut terkait aturan bagi anggota dewan jika ingin maju sebagai kepala daerah di ajang pilkada serentak harus mengundurkan diri atau hanya cuti saja. Pihak pemerintah bersikukuh ingin tetap syarat anggota DPR yang hendak maju Pilkada agar sesuai putusan MK yakni wajib mundur dari jabatannya sebagai […]Read More
Oleh Masykuruddin Hafidz JPPR* TEMA I: Pekerjaan Rumah Pertama Golkar; Konsolidasi Pilkada 2017. Akibat dualisme kepengurusan Golkar, jumlah pasangan calon yang diajukan Golkar turun drastis dari Pilkada sebelumnya. Jika pada saat pelaksanaan Pilkada hampir seluruh daerah Golkar mengajukan dukungan tetapi di Pilkada serentak 2015 hanya 30 persen. Dualisme kepengurusan nyata-nyata telah menurunkan partisipasi Golkar dalam […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com -Anggota Komisi II DPR Azikin Sulthon mengaku saat ini pembahasan revisi Undang-UndangNomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bersama Pemerintah terus berlangsung. “Kita terus membahas undang-undang itu dan kita berharap agar UU itu segera selesai dan selanjutnya menjadi acuan pada Pilkada serentak yang diselenggarakan 15 Februari 2017 nanti,” kata Azikin pada LintasParlemen […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tengah dibahas oleh Pemerintah dan DPR sedianya ditargetkan selesai 29 April esok. Namun karena perdebatan yang cukup alot, pembahasan mengenai revisi tersebut terancam tidak terwujud. Ada dua pembahasan isu krusial di UU Pilkada yang alot menuai perdebatan. Komisioner Komisi Pemilihan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari F-PKB Lukman Edy mengatakan bahwa dalam revisi UU Pilkada No.8 tahun 2015 sama sekali tidak ada aturan yang diskriminatif bagi calon kepala daerah. Baik untuk calon perseorangan, independen, parpol, maupun calon petahana. Misalnya, lanjut dia, untuk aturan suara pencalonan hampir disepakati bagi calon perseorangan tetap 6,5% – […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) kembali digugat di Mahkamah Konstitusi. Kali ini pemohonnya adalah Perhimpunan Jiwa Sehat, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), serta seorang warga negara Indonesia bernama Khorunnisa Nur Agustyati. Para pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas Pasal […]Read More
