JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Saat ini revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah sedang dibahas di DPR. Aturan yang menarik bagi publik adalah pembahasan soal mekanisme pencalonan kandidat independen. Sebelumnya, Ketua DPR RI Ade Komaruddin menyebutkan revisi UU Pilkada tidak bertujuan melemahkan calon independen, khususnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). “Masak satu undang-undang hanya untuk membahas […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com – Sejumlah kalangan mengusulkan agar revisi Undang-Undang tentang Pilkada termuat sanksi tegas untuk praktik money politics atau politik uang. Meski sudah termaktub dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang N o.1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU yang salah […]Read More
