Tags : revisi

Hukum Parlementaria

Firman Soebagyo: Jika Revisi UU Dwi Kewarganegaraan Itu Dianggap Perlu,

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Kasus Arcandra Tahar dan Gloria Natapraja Hamel menjadi polemik di tengah masyarakat. Alasan itu pula sejumlah anggota DPR RI menganggap perlu menata kembali tata kenegaraan dengan merevisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Menurut Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo ada peluang untuk merevisi UU Kewarganegaraan itu dan masuk pada Program […]Read More

Hukum

Soal Revisi UU Kewarganegaraan, FS: Kita Harus Berpikir dari Apple

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Kasus Arcandra Tahar dan Gloria Natapraja Hamel yang memiliki kewarganegaraan ganda dijadikan momentum untuk menata kembali Tata Negara kita dengan merevisi Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komaruddin mengatakan ada peluang revisi UU Kewarganegaraan itu menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2016 ini jika disepakati bersama […]Read More

Headline Politik Regulasi

Menimbang Sistem Pemilu 2019, FS: Proporsional Terbuka atau Tertutup Ada

JAKARTA, LintasParlemen.com –  Isu revisi UU Pemilu terus mengalir di dunia publik khususnya terkait soal sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup. Pro kontra pun terjadi di tengah masyarakat. Ada yang sepakat, ada pula menolak. Yang sepakat dengan sistem pemilu proporsional daftar tertutup karena proporsional terbuka telah gagal selama digunakan dua masa periode pemilu 2009 dan […]Read More

Berita

Opini: Menyoal 1001 Masalah Revisi UU Pilkada

Oleh: Ujang Komarudin* Pada 2 Juni 2016 lalu, rapat paripurna DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah atau lebih dikenal dengan UU Pilkada. Cukup banyak pasal yang mengalami perubahan, mulai dari jadwal pelaksanaan hingga ke aspek teknis lain, seperti mekanisme kampanye, sanksi politik uang, larangan penggantian pejabat, pembatalan pencalonan, pelantikan […]Read More

Hukum

Maraknya Pengguna Narkoba, Hari Ini DPR dan Pemerintah Bahas UU

JAKARTA, Lintasparlemen.com.- Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo menyampaikan bahwa DPR dan Pemerintah akan membahas bersama terkait rencana revisi UU Narkotika, hari ini, Senin (18/04). “Alasan itu kami besok, Senin (18/04) akan mengundang pemerintah dalam hal ini BNN, Menkumhan dan Menkes untuk mendengarkan secara langsung membahas UU serta pasal mana yang dianggap masih lemah […]Read More

Berita Hukum Politik

Revisi Tatib DPR, Firman Soebagyo: Kita Ingin Kuatkan Fungsi DPR!

JAKARTA, LintasParlemen.Com – Badan Legislasi (Baleg) DPR berencana merevisi perubahan kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Jika hal itu terealisasi membuat posisi Baleg makin kuat pada kewenangan menyusun berbagai pembahasan rancangan undang-undang (RUU). Menurut Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo, untuk mewujudkan itu, rencananya Baleg akan menggelar rapat […]Read More

Berita Headline Hukum

DPR Nilai Revisi UU KPK Tak Ada Masalah

JAKARTA, LintasParlemen.Com-Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo menjawab keraguan publik terkait tujuan revisi UU KPK itu. Firman menyebutkan bahwa alasan utamanya untuk memperkuat peran KPK memberantas korupsi di Indonesia. Namun, publik menilai sebaliknya. Sehingga upaya atau niat baik DPR itu untuk menguatkan fungsi KPK melalui revisi UU disimpulkan negatif. Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR ini […]Read More

Berita Hukum

Firman Soebagyo: Revisi UU KPK Tak Ada Tekanan dari Luar

JAKARTA, LintasParlemen.Com-Polemik perlu tidaknya merevisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 terus menggelinding ke arena publik tanpa bisa dibendung. Padahal, menurut Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo, revisi UU KPK itu tujuan utamanya untuk memperkuat peran KPK memberantas korupsi di Indonesia. Namun, publik menilai sebaliknya. Sehingga upaya atau niat baik DPR itu untuk menguatkan fungsi […]Read More

Hukum

Gerindra Minta Presiden Cabut Diri Bahas Revisi UU KPK

JAKARTA, LintasParlemen.com – Pro kontra terkait jadi tidaknya revisi undang-undang KPK terus menyulut berbagai kalangan untuk angkat bicara tak terkecuali Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas. Politisi dari Fraksi Gerindra tersebut sudah terang-terang mengatakan pihaknya menolak dengan tegas revisi UU KPK tersebut. “Kalaupun direvisi, seharusnya Revisi UU itu seharusnya kewenangannya ditambah, seperti misalnya penyadapan […]Read More