JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menyampaikan, DPR bersama DPD RI melibatkan pemerintah bersepakat melakukan pembahasan selanjutnya terkait substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). RUU HKPD itu dibahas dalam rapat kerja (Panja). Dito menjelaskan, Komisi XI DPR menerima penjelasan terkait RUU itu dari pihak pemerintah. Pada […]Read More
Serpong – Setelah sempat tidak mengirimkan perwakilan, Rabu (20/5) akhirnya Fraksi PKS mengajukan tiga nama anggota Fraksi PKS untuk menjadi anggota panitia kerja (panja), RUU Ciptaker. Karena Fraksi PKS ingin mengawal pembahasan RUU Ciptaker sejak awal agar isi ketentuannya memihak kepentingan rakyat. Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto menyebutkan pengajuan tiga nama anggota tersebut diputuskan setelah […]Read More
JAKARTA – Di akhir masa bakti DPR RI majelis Ulama Indinesia atau MUI meminta kepada parlemen Indonesia untuk segera merampungkan beberapa pembahasan RUU yang belum selesai dibahas bersama pemerintah. “Disamping itu MUI juga meminta untuk menunda atau menghentikan pembahasan RUU yang dianggap masih menimbulkan kontroversi di masyarakat,” kata Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi kepada […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI) Zainut Tauhid Sa’adi angkat suara terkai dengan adanya pernyataan dari Ustadz Tengku Zulkarnain terkait dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) melegalkan perzinaan. Alasan itu, MUI menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Tengku Zulkarnain (TZ) tentang Pemerintah akan melegalkan zina lewat RUU PKS adalah bentuk pernyataan […]Read More
JAKARTA – Fraksi PPP kembali menggelar seminar. Kali ini, tema seminar khusus membahas RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan gedung DPR RI Jakarta, Kamis (7/2/2019) kemarin. Menurut Ketua Harian Fraksi PPP Arsul Sani ditempat lokasi, seminar yang membahas RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini sebagai upaya PPP menyerap aspirasi untuk menyatukan pemahaman tentang RUU yang menjadi salah satu […]Read More
JAKARTA – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menegaskan bahwa Fraksi PKS sangat konsen dan komitmen untuk memberantas kejahatan seksual. “Untuk itu kita butuh undang-undang yang tegas dan komprehensif yang melandaskan pada nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya bangsa bukan dengan peraturan yang ambigu dan dipersepsi kuat berangkat dari paham/ideologi liberal-sekuler yang sejatinya bertentangan dengan karakter dan […]Read More
JAKARTA – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan, Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN yang sedang dibahas di DPR akan mengatur pasal pelarangan rangkap jabatan bagi direksi dan komisaris BUMN. Menurut Supratman, hingga saat ini hampir seluruh fraksi di Baleg sudah menyepakati terkait pasal rangkap jabatan tersebut. Tinggal bagaimana poin pelarangan rangkap jabatan […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Pansus RUU Sinas Iptek DPR RI Andi Yuliani Paris mengatakan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan sarana penting untuk mewujudkan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. “Negara harus mampu […]Read More
Oleh: Yusril Ihza Mahendra Hari ini beberapa wartawan media bertanya kepada saya kapan dan apa saja yang akan saya uji materikan ke MK pasca DPR memutuskan menerima RUU Penyelenggaraan Pemilu Kamis malam 20 Juli yang lalu. Saya katakan, saya secepatnya akan lakukan uji materil ke MK. Namun saya harus menunggu disahkannya UU tersebut, dalam arti […]Read More
JAKARTA – Koalisi Kawal RUU Pemilu menyimpulkan, jika tidak ada perubahan, besok (20/7) DPR mengambilan keputusan akhir terhadap RUU Pemilu. Secara spesifik, paripurna dijadwalkan hanya akan membahas lima isu krusial dari RUU Pemilu yang belum tuntas untuk disepakati. Seperti diberitakan sebelumnya, lima isu krusial itu yakni, soal Sistem Pemilu Legislatif, Ambang Batas Pencalonan Presiden, Parliamentry Threshold, Metode […]Read More
