JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP PPP sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata (RUU Haper) sangat dibutuhkan. Menurut Arsul RUU tersebut dibutuhkan rakyat untuk mereformasi hukum perdata di Indonesia. “Fraksi PPP berpendapat memang saatnya bagi Indonesia mereformasi sistem hukum perdata kita secara mendasar di awali degan legeslasi […]Read More
JAKARTA – Komisi III DPR RI menyetujui pembentukan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang (RUU) Hukum Acara Perdata (Haper). PKS menilai, RUU Haper selama ini masih peninggalan Belanda yang tersebar di sejumlah undang-undang. “Peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku pada saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundangan undangan. Baik peraturan perundangan undangan pemerintah India Belanda […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Adies Kadir didaulat menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata (RUU Haper). Adies punya pekerjaan rumah (PR) memimpin Komisi III DPR RI menyelesaikan rancangan undang-udang tersebut. Adies bertanggungjawab menyelesaikan RUU Haper yang terdiri dari 1.239 Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM […]Read More
