Indonesia Darurat Kekerasan Seksual , Tobas Menegaskan Pentingnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pentingnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ( RUU PKS) dalam Prolegnas Prioritas 2021. Fraksi Nasdem mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini masuk di prolegnas prioritas 2021 karena belum ada payung hukum […]Read More
Jakarta – PPP menanggapi soal Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021. PPP menyebut bersama sejumlah Fraksi tetap akan mengkritisi isi draf RUU PKS tersebut. “Masuknya RUU PKS ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021 jangan dipahami bahwa apa yang ada dan menjadi isi draft RUU […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI yang juga Sekretaris Dewan Pakar Golkar Firman Soebagyo menyimpulkan bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) penting untuk dijadikan UU di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Firman menyusul banyaknya peristiwa aksi kekerasan seksual pada anak dan perempuan akhir-akhir ini. Politisi senior Partai Golkar itu […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo merasa senang dan bangga Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2016. Setelah disepakati RUU PKS menjadi salah satu RUU dari 10 RUU baru yang dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2016 setelah Baleg DPR dan pemerintah menyepakatinya dalam rapat kerja, […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Di saat bersamaan pihak pemerintah telah membahas Perppu untuk menangkal kekerasan seksual, DPR juga mulai membahas di Baleg dengan topik dan tujuan yang sama. Yang membedakan pada pembahasan di Baleg DPR RI itu adalah opsi melalui RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo sudah mendengarkan pemaparan dari […]Read More
JAKARTA,LintasParlemen – Beberapa hari terakhir ini aksi kekerasan atau kejahatan seksual makin menjadi-jadi. Penyebabnya beragam, mulai karena urusan cinta hingga pengaruh di bawah minuman keras. Melihat kondisi itu, Presiden Joko Widodo berencana akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) untuk memperberat hukuman pelaku kejahatan seksual yang kerap terjadi di tanah air. Presiden menheluarkan opsi Perppu […]Read More
