Oleh : Salamuddin Daeng (AEPI) 1. Kenaikan harga listrik untuk mengejar harga internasional atau harga listrik di negara negara maju seperti eropa dan AS. Biaya produksi dalam negeri semakin tinggi. Dengan demikian maka nantinya tidak ada industri nasional dan usaha nasional yang bisa bersaing dengan asing dalam era pasar bebas. (NEOLIBERALISME) 2. Pencabutan Subsidi listrik […]Read More
Oleh: Salamuddin Daeng (AEPI) Bagaimana mungkin? Kok bisa? Di saat harga sumber energi minyak, batubara, gas, energi terbaharukan di dunia turun. Namun anehnya harga listrik di Indonesia membumbung setinggi langit. Rakyat menjerit, industri merintih, perusahaan kecil menengah sekarat karena tak mampu menahan beban kenaikan harga listrik. Anehnya pemerintahan Jokowi bagai dikejar setan, dedemit dan gendrowo, […]Read More
Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Sekarang Presiden Jokowi kembali ke Amerika Serikat sebagai sandaran ____________________________ Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam dua setengah tahun masa pemerintahannya Jokowi tampak begitu letih dalam mecari uang dalam rangka menyukseskan ambisi mega proyek infrastruktur yang tengah dirancang. Presiden berkeluh kesah tentang upayanya mendapatkan dana investasi dari Arab Saudi tidak sesuai […]Read More
Oleh: Salamuddin Daeng (AEPI) Salah satu kebohongan terbesar pemerintahan Jokowi adalah menjanjikan tax amnesty akan menambah penerimaan pajak _______________________________________ Faktanya kwartal pertama (I) tahun 2017 penerimaan pajak merosot. Mana wajib pajak yang baru yang diklaim pemerintah bertambah ? Mana hasil deklarasi aset yang katanya menambah object pajak? Mana dana repatriasai yang katanya akan menambah investasi dan […]Read More
Oleh : Salamuddin Daeng (AEPI) Utang Pemerintah Menjadi Bancakan Taipan dan Asing __________________________________ Ini yang pertama kali dalam sejarah reformasi pasca krisis 98, utang luar negeri swasta mengalami penurunan. Padahal selama periode sebelumnya swasta sangat agresif membuat utang. Utang luar negeri swasta dalam dua tahun pemerintahan Jokowi menurun sebesar Rp. 66,248 triliun. Secara keseluruhan utang […]Read More
Oleh : Salamuddin Daeng (AEPI) Baru dua tahun lebih sedikit pemerintahan ini berjalan, utang pemerintah meningkat dengan sangat pesat _________________________________________ Ambisi pemerintahan ini mengambil utang mengalahkan pemeritahan manapun yang pernah terjadi sebelumnya. Bayangkan utang pemerintah yang berasal dari luar negeri bertambah Rp. 385,393 triliun. Sedangkan utang yang berasal dari penjualan Surat Utang Negara (SUN) bertambah […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen – Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng mengatakan, sungguh luar bisa besarnya dana yang telah dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK untuk membangun mega proyek infrastruktur. Tapi, ungkap Daeng, semuanya telah menghasilkan infrastruktur katanya, yang hanya ada di televisi dan koran-koran pendukung pemerintah. Dana APBN, kata Salamuddin, secara keseluruhan yang telah dikeluarkan tahun 2014 pemerintah […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Peneliti Salamuddin Daeng dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mengatakan bahwa, sekarang ini sangat nyata kapitalisme dan negara bersetubuh dengan sangat kuat, serta Negara dikuasai segelintir Taipan. Akibatnya pemerintah mengabdi pada kepentingan taipan. Keduanya pemerintah dan taipan menghisab rakyat secara bersama sama dan serempak. “Apa buktinya? Seluruh kebijakan pemerintah dibuat untuk memperkaya […]Read More
Oleh: Salamuddin Daeng, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Minoritas Penguasa Keuangan Gambaran tentang ketimpangan dalam keuangan tergambar dari simpanan orang di bank dalam bentuk rupiah. Data otoritas Jasa Keuangan menyebutkan Dana masyarakat yang disimpan dalam rupiah di bank umum, dan BPR mencapai Rp. 3,770 triliun dengan jumlah rekening keseluruhan sebanyak 186.168.335 rekening. Ketimpangan dalam keuangan […]Read More
Oleh: Salamuddin Daeng, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Kondisi Indonesia sepanjang tahun 2016 berhadapan dengan situasi ketimpangan ekonomi, keuangan dan ketimpangan pendapatan yang meningkat. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai kebijakan ekonomi dan politik Indonesia yang terfokus pada upaya upaya mengejar pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada pengembangan mega proyek infrastruktur. Garis kebijakan pemerintah telah memicu konsentrasi […]Read More
