JAKARTA – Konsultan Komunikasi Indonesia Emrus Sihombing angkat suara terkait pelecehan seksual yang terjadi bertahun-tahun di salah satu kampung swasta di Tangerang, Banten. Emrun dengan tegas meminta rektor di kampus yang dimaksud (UPH) harus mundur. “Memprihatinkan. Seorang tenaga pendidik, dosen misalnya, melakukan pelecehan seksual kepada anak didiknya. Memalukan. Du mana elecehan seksual dilakukan oleh oknum […]Read More
Maros – Oknum anggota DPRD Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan inisial SS (36) diduga telah memperkosa rekan separtainya. Atas dugaan itu, wanita inisial IMS (25) yang mengaku sebagai korban telah melaporkan SS ke Mapolda Sulsel.Read More
JAKARTA – Fraksi PKS DPR menyelenggarakan diskusi publik membahas polemik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Komplek DPR Senayan Jakarta (Rabu, 13/2). Sebelumnya, Fraksi PKS menjadi satu-satunya partai di DPR yang secara tegas menolak draf RUU ini karena menilai pengaturannya tidak tegas, tidak jelas dan ambigu. Diantara kekhawatiran yang mengemuka RUU ini justru mendorong sikap permisif […]Read More
JAKARTA – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menegaskan bahwa Fraksi PKS sangat konsen dan komitmen untuk memberantas kejahatan seksual. “Untuk itu kita butuh undang-undang yang tegas dan komprehensif yang melandaskan pada nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya bangsa bukan dengan peraturan yang ambigu dan dipersepsi kuat berangkat dari paham/ideologi liberal-sekuler yang sejatinya bertentangan dengan karakter dan […]Read More
JAKARTA – Fraksi PKS DPR memutuskan menolak draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Menurut Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, penolakan ini didasarkan pada alasan mendasar potensi pertentangan materi/muatan RUU dengan nilai-nilai Pancasila dan agama. Hal ini yang kemudian menimbulkan polemik di masyarakat luas saat ini. “Fraksi PKS bukan tanpa upaya (memberi masukan) sehingga sampai pada […]Read More
Jakarta – Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menolak gugatan terkait Lesbian, Gay Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) bukan berarti telah melegalkan perilaku tersebut. Bagi PPP, kata Reni, pihaknya telah memberi penjelasan terkait arti penolakan gugatan di MK tersebut. Namun, MK telah menyerahkan perumusan norma penyakit masyarakat tersebut ke pembuat UU. “Putusan tersebut bukan berarti MK […]Read More
JAKARTA – Fraksi PKS DPR RI mengaku kecewa dan menyayangkan Putusan MK yang tidak mengabulkan permohonan uji materi pasal kesusilaan dalam KUHP. Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, materi pemohon berangkat dari realitas nyata perilaku asusila dan amoral yang semakin marak dan mengancam masa depan generasi bangsa dan jelas tidak sesuai dengan karakter kebangsaan Indonesia […]Read More
