JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI H. Syafiuddin, S.Sos meminta Pondok Pesantren diberikan Anggaran APBN seperti sekolah umum alias pendidikan formal. Syafiuddin mengingatkan Pemerintah Jangan PHP (pemberi harapan palsu) umat Islam dengan UU Pesantren. Syafiuddin ikut menyoroti UU Pesantren Nomer 18 tahun 2019, hampir satu tahun diundangkan. Namun, UU Pesantren itu menyisakan beberapa pekerjaan […]Read More
