Tags : Tangan

Berita

Pilih Rektor, DPR Sebut Presiden Hilangkan Demokrasi dan Kemandirian Kampus

JAKARTA, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih angkat suara terkait polemik wacana pengangkatan rektor di perguruan tinggi yang dipilih langsung oleh presiden. Fikri mengusulkan, sebaiknya presiden jangan terlalu ikut campur pada urusan internal lembaga pendidikan di Indonesia. Menurut Fikri, pemerintah sejatinya memberikan urusan berdemokrasi terkait pemilihan rektor kepada lembaga pendidikan tinggi untuk […]Read More

Nusantara

Jaga Keutuhan NKRI, Polres Buton Tolak Radikalisme

BUTON, Lintasparlemen.com – Kepolisian Resort (Polres) Buton, Sulawesi Tenggara menggelar deklarasi bersama Pemerintah Daerah (Pemda) serta Unsur Forkopimda yang ditandai dengan tandatangan bersama di atas spanduk berukuran sekitar 2X4 meter di Lapangan Pasarwajo, usai pelaksanaan Upacara Harkitnas ke-109, Sabtu (20/5/2017). Hal itu dilakukan sebagai wujud menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menolak Faham […]Read More

Internasional

Terima Ketua Parlemen Bahrain, Novanto Ajak Tingkatkan Hubungan Kerja Sama

JAKARTA​, Lintasparlemen.com – Hari Senin, ini (30/3/2017), Ketua DPR RI Setya Novanto menerima Ketua Parlemen Bahrain (Speaker of the Council of Representatives of Bahrain), H.E. Mr. Ahmed bin Ibrahim Rashed Almulla di ruang kerjanya. Menurut Novanto, bagi Indonesia, Bahrain merupakan negara sahabat di kawasan Teluk. Sejak dibukanya hubungan diplomatik Indonesia-Bahrain pada 1976, hubungan bilateral kedua […]Read More

Energi Parlementaria Peristiwa

Chappy Hakim Mundur, Tompo: Kasus Hukumnya Belum Selesai dengan Saya

JENEPONTO, Lintasparlemen.com – PT Freeport Indonesia telah mengumumkan Chappy Hakim secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Direktur (Presdir). Dan Chappy kembali ke posisi sebelumnya sebagai penasihat senior PT Freeport Indonesia yang dijabatnya sejak Agustus 2016 lalu. Namun bagi Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Timpo, persoalan hukum Chappy dengan Tompo tidak begitu saja selesai […]Read More

Opini

Re-OTT Patrialis Akbar (2)

Oleh: Arteria Dahlan* (Bagian II dari dua tulisan, habis) Berikutnya, saya menarik pernyataan saya 2 tahun lalu yang menolak untuk dilakukan pengawasan eksternal terhadap MK. Saat ini saya berpendapat wajib hukumnya, sebagai affirmative action bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial dan badan ad hoc yang berada diluar MK. Langkah ini harus diambil sebagai upaya darurat untuk memulihkan […]Read More