Tags : #TNI

Berita

IDW Sebut Jangan Ada Standar Ganda terkait Puluhan Perwira Polri

JAKARTA – Direktur Indo Defends Watch (IDW),l Malkin Kosepa, menyoroti narasi yang berkembang di media mengenai potensi kebangkitan Dwifungsi ABRI, yang menurutnya tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Kosepa menegaskan bahwa isu ini harus dilihat secara objektif, terutama dengan adanya puluhan perwira tinggi Polri yang saat ini menduduki jabatan strategis di berbagai lembaga sipil tanpa […]Read More

Berita

TEGAS! Puan Maharahi: Prajurit TNI Tetap Tak Boleh Berbisnis dan

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja disahkan dalam Rapat Paripurna DPR tidak akan mengubah prinsip dasar mengenai kedudukan TNI sebagai militer negara Indonesia. Prajurit TNI tetap tidak boleh berpolitik dan berbisnis. “TNI tetap dilarang berbisnis dan berpolitik. Ini […]Read More

Berita

Nurul Arifin Soroti Pasal Krusial UU TNI: Prajurit Bisa Duduki

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin ikut menyoroti sejumlah pasal krusial pada draf revisi UU TNI. Nurul menyebut, Pasal 47 terkait posisi prajurit di jabatan sipil perlu dipertimbangkan dengan matang dari sisi profesionalisme kinerja. Menurut Nurul aturan prajurit hanya bisa menduduki jabatan sipil setelah pensiun atau mengundurkan diri dengan […]Read More

Berita Regulasi

Adies Kadir Mengaku Belum Terima Surat Presiden (Supres) dari Presiden

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum kepada wartawan mengaku belum menerima surat presiden (surpres) dari Presiden Prabowo Subianto untuk membahas Rancangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga atas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Revisi UU Polri. Adies menjelaskan, arahan […]Read More

Berita

Akademisi Minta Pembahasan RUU Polri Disetop Sementara, Berikut Catatannya…

JAKARTA – Dekan FISIP Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Heri Herdiawanto, mendorong revisi Undang-Undang (UU) TNI dan Polri dihentikan sementara. Pangkalnya, ada beberapa isi dalam rancangan UU (RUU) tersebut yang tidak substansial dan cenderung melenceng. “RUU Polri sebaiknya ditinjau ulang atau dibatalkan karena sudah cukup besar kewenangannya di bawah presiden,” kataHeri, Jakarta, Jumat (12/7/2024). Heri […]Read More

Ideas & Politica

PKS Ingatkan TNI Tidak Terjebak Politik Praktis

JAKARTA – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini berharap agar TNI bersikap dan bertindak secara terukur dan proporsional dalam merespon dinamika politik di masyarakat. Jangan sampai TNI terjebak dalam politik praktis yang mana hal itu menjauhi atau menyimpangi semangat reformasi. “Reformasi menempatkan TNI sebagai kekuatan pertahanan untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Tugas utamanya perang melawan musuh […]Read More

Hukum

TNI-Polri Kembali Bentrok, Syaiful Bahri Anshori: Jangan Larut dalam Pertikaian!

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Syaiful Bahri Anshori sangat menyesalkan atas terjadinya pertikaian antara personel TNI dan Polri di Papua yang menyebabkan 2 anggota Polri meninggal dunia. Baginya, bentrok kedua aparat keamanan itu terjadi dan harus dihentikan ke depannya. Untuk diakui Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpau menyampaikan pertikaian tersebut berawal dari kesalahpahaman yang […]Read More