Tags : Undang-undang

Hukum

UU Larangan Penodaan Agama, PKS: Itu Jangan Dihapus!

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Sejumlah pihak mendesak pembatalan atau penghapusan pasal larangan penodaan agama karena dianggap menimbulkan permasalahan akibat subjektivitas penerapannya yang mengekang/melanggar kebebasan. Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menilai desakan tersebut tidak sejalan dengan semangat penghormatan terhadap agama di Indonesia. Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah mengukuhkan (menolak pembatalan) Pasal dalam UU 1/PNPS/1960 jo UU KUHP […]Read More

Kesehatan Parlementaria

Dubes RI Amerika: Baleg DPR Sudah Tepat Belajar Kekarantinaan di

ATLANTA, AMERIKA SERIKAT, – Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo (FS) membandingkan Badan Karantina Nasional di Amerika Serikat dengan di Indonesia sangat timpang. Padahal, karantina adalah benteng terakhir pertahanan sebuah negara dalam menjaga kedaulatannya. Hal itu disampaikan FS saat memimpin delegasi kunjungan “Diplomasi Parlemen” ke Atlanta, Amerika Serikat dalam rangka mencari masukan terhadap pembahasan […]Read More

Politik

Golkar dan PDIP Setuju Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Fraksi Partai Golkar dan PDI Perjuangan DPR RI yang sebelumnya mengusulkan sistem proporsional tertutup. Kini berbalik arah mendukung sistem proporsional terbuka terbatas. Pasalnya, pembahasan sistem pemilu legislatif dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat sempat alot. Seperti diketahui, Pemerintah menawarkan sistem proporsional terbuka terbatas menjadi opsi alternatif dan jalan […]Read More

Internasional

Sukiman: DPR Terus Perjuangkan UU Perbatasan

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota DPR Komisi XI Sukiman mengungkapkan bahwa saat ini telah dibentuk Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan yang terdiri dari lintas komisi di DPR RI. Menurut Sukiman, pembentukan Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan itu dilakukan untuk rmemperjuangkan lahirnya UU Perbatasan yang saat ini digodok di DPR. “Insya Alloh, pada penutupan masa sidang DPR […]Read More

Parlementaria Regulasi

Azikin Solthan: Valina Singka Sebagai Timsel KPU-Bawaslu Melanggar Hukum!

JAKARTA, Lintasparlemen.com –  Anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan menilai diangkatnya Valina Singka Subekti oleh Presiden Jokowi sebagai Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI periode 2017-2022 melanggar undang-undang. Seperti diwartakan, seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu digelar Oktober 2016. Masa kerja anggota KPU dan Bawaslu RI periode […]Read More

Ekonomi Nusantara Parlementaria

‘Waspadai Gerakan Anti Tembakau yang Berdalih Isu Kesehatan’

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo geram melihat kelompok gerakan anti tembakau yang melakukan aksi secara sistemik menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan yang sedang dibahas di DPR bersama Pemerintah. Firman mengaku, gerakan itu hanya mematikan industri pertembakauan nasional. Menurut Firman, gerakan anti tembakau dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu hanya menyengsarakan […]Read More

Ekonomi

Kunspek ke Jambi, Firman Minta RUU Perkelapasawitan Dibahas Hati-hati

JAKARTA, Lintasparlemen.com –Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo mengapresiasi sambutan Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Fachrori Umar selama kunjungan pihaknya dalam menyerap aspirasi masyarakat Jambi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2017. Dalam kunjungan Baleg DPR RI tersebut, kata Firman, fokus menyerap aspirasi masyarakat terkait RUU Perkelapasawitan dan RUU […]Read More

Opini

DPR Boleh Intervensi Kasus Hukum

Oleh: Djoko Edhi Abdurrahman, Mantan Anggota Komisi Hukum DPR-RI Polemik terjadi di Senayan ketika bergulir wacana pembentukan Pansus Hak Angket Kasus Makar. Di satu pihak berpendapat, sebagaimana pendapat umum, kasus hukum tidak dapat diintervensi oleh siapapun ketika sudah ditangani oleh Penyidik. Pelawannya berpendapat, Pansus boleh saja dibentuk untuk menyelidiki kasus hukum apabila diperlukan sebagai pengawasan […]Read More

Opini

Menyoal Pembatasan Caleg Artis!

OLEH: Harry Setya Nugraha, SH Belum lama ini, pemerintah berencana untuk memperketat syarat pencalonan dalam proses pemilu legislatif tahun 2019. Menariknya, upaya tersebut dikhususkan bagi kalangan artis yang akan atau telah terjun di dunia politik. Apabila wacana tersebut disambut baik oleh DPR, praktis pelaksanaan pemilu legislatif 2019 nantinya tidak akan lagi diramaikan oleh kontestan yang […]Read More