Tags : UU

Berita

PDIP DPR Ingin Atur Ojol Diubah Biar Ada Hak dan

JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengungkapkan jumlah Ojek online (Ojol) di Indonesia saat ini sudah mencapai 2 juta orang. Sayangnya tidak ada undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban ojol tersebut hanya diatur Peraturan Menteri (Permen) saja. Untuk itu, Lasarus mendorong revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. […]Read More

DPR Peduli

Anggota DPR Ini Temui Nelayan Belum Pernah Dapat Bantuan

JAKARTA – Anggota DPR dari dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungannya ke Padang menemui nelayan di kawasan Pantai Gates Nan XX. Kunjungan ini dalam rangka mendalami cara nelayan melakukan penangkapan ikan secara tradisional. “Para nelayan disana mengungkapkan selama ini belum pernah mendapatkan perhatian dan sentuhan bantuan program dari pemerintah berupa alat tangkap, asuransi nelayan apalagi […]Read More

Regulasi

PKS Tolak Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

JAKARTA – Fraksi PKS DPR memutuskan menolak draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Menurut Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, penolakan ini didasarkan pada alasan mendasar potensi pertentangan materi/muatan RUU dengan nilai-nilai Pancasila dan agama. Hal ini yang kemudian menimbulkan polemik di masyarakat luas saat ini. “Fraksi PKS bukan tanpa upaya (memberi masukan) sehingga sampai pada […]Read More

Berita

Di Hadapan Glen Fredly, Ketua DPR Janji Segera Rampungkan RUU

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berjanji DPR RI akan segera merampungkan RUU Permusikan. Dengan lahirnya RUU Permusikan, diharapkan permusikan di tanah air akan makin bergeliat. Bahkan, bukan tidak mungkin dalam waktu mendatang Indonesia bisa menjadi negeri musik dunia. “Saya berharap musik Indonesia bisa eksis di kancah musik mancanegara. Kelak dunia bukan hanya mengetahui K-Pop […]Read More

Regulasi

Jokowi Sindir ‘Sponsor’ Proses Pembuatan UU DPR, Politisi Senior Golkar

CEKO – Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo angkat suara terkait statemen Presiden Joko Widodo yang kembali menyindir proses pembuatan undang-undang di legislatif atau DPR RI. Firman tak terima DPR disebut oleh Jokowi banyak ‘memproduksi’ undang-undang yang mengandung “titipan sponsor” tertentu. Sebagai informasi, Jokowi kembali menyampaikan sindiran saat berpidato dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia di […]Read More

Opini

Urgensi Pembentukan UU Tentang MPR

Oleh: HARRY SETYA NUGRAHA, SH, MH, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi dan Pengurus Asosiasi Pengajar HTN-HAN Provinsi Jambi Beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa MPR melalui Badan Pengkajian MPR  sedang “giat-giatnya” berkeliling kota melakukan berbagai kegiatan focus group discussion bersama akademisi hukum, khususnya akademisi hukum tata negara dan administrasi negara guna membahas beberapa hal berkenaan […]Read More

Hukum

Sidang Uji Materiil Pasal 1, 2, dan 3 UU No.1/PNPS/1965

JAKARTA – Selasa, 10 Oktober 2017 telah dilangsungkan sidang Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil Pasal 1, 2, dan 3 UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai UU terhadap UUD Tahun 1945. UU tersebut dimohonkan oleh 9 (sembilan) orang Pemohon, […]Read More

Hukum

Baleg DPR Ingin Lembaga Pemberantasan Narkotika Lebih Sinergitas

BATAM – Wakil Ketua Baleg DPR RI Dossy Iskandar menilai perlunya sinergitas lembaga pemberantasan narkotika di Indonesia dalam melakukan proses penyidikan. Untuk itu, Dossy meminta penguatan kelembagaan pemberantasan narkotika seperti pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) segera dilakukan. Dossy asal Dapil Jawa Timur VIII ini menginginkan agar BNN kembali diintegrasikan kepada lembaga Kepolisian. Sehingga nantinya, fungsi BNN […]Read More

Regulasi

Dari Batam, Firman: UU Narkotika Saat Ini Tak Relevan Lagi

BATAM – Pimpinan Rombongan Kunjungan Spesipik (Kunspek) Baleg DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Soebagyo (F-Golkar) menilai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah sangat lemah dijadikan aturan untuk saat ini. Menurut Firman, UU Narkotika tersebut sudah sangat tertinggal jauh dengan kondisi saat ini. Apalagi, jenis narkoba dan pola […]Read More

Regulasi

Hanafi Rais: 2 Kali Sidang UU Terorisme Kelar

BANTUL – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Terorisme Hanafi Rais mengatakan revisi UU Terorisme sudah kelar 60 persen dalam proses pembahasannya. Menurutnya, pihaknya masih dalam proses sejumlah pasal yang menjadi perdebatan, dan belum ditemukan titik temu hingga saat ini. “Doakan segera rampung. Kemungkinan masih dua kali kita sidang lagi kita gelar. Targetnya kita […]Read More