JAKARTA, Lintasparlemen.com – Pemilihan Gubernur DKI Jakarta makin panas. Hal itu setelah kandidat calon gubernur petahana Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menggugat Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 pada pasal 70 ayat 3, 4 dan 5 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui upaya hukum itu, Ahok ingin agar incumbent tak lagi diwajibkan cuti ingin maju sebagai […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Setelah disahkan pada Paripurna DPR RI pada 2 Juni 2016 lalu, UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, akhirnya ditandatangi Presiden dan diberi nomor. Itu atinya, UU Pilkada telah diundangkan dan penyelenggaraan Pilkada dipastikan tidak terlambat lagi sebagai acuan regulasi pada penyelenggaraan pilkada 15 Februaei 2017 dan ke depannya. Demikian disampaikan Anggota […]Read More
Oleh: Ujang Komarudin* Pada 2 Juni 2016 lalu, rapat paripurna DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah atau lebih dikenal dengan UU Pilkada. Cukup banyak pasal yang mengalami perubahan, mulai dari jadwal pelaksanaan hingga ke aspek teknis lain, seperti mekanisme kampanye, sanksi politik uang, larangan penggantian pejabat, pembatalan pencalonan, pelantikan […]Read More
