JAKARTA, Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Anti Terorisme Arsul Sani mengungkapkan, terbuka kemungkinan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme mengadopsi Undang-Undang Terorisme yang ada di Eropa khususnya Inggris. Arsul Sani yang juga Sekjen PPP ini menyampaikan hal itu terkait dengan isu perpanjangan masa penahanan terduga […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Pansus RUU Terorisme sekaligus Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi berjanji segera menyelesaikan revisi UU Terorisme. Apalagi, hal itu sudah mendapatkan desakan dar Presiden Joko Widodo agar DPR. “Segera kita akan bahas dan menyelesaikan Revisi UU Terorisme itu, karena sudah menjadi PR (pekerjaan rumah) kita semua,” kata Habib Aboe Bakar […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo (FS) dikenal sebagai politisi senior yang tak pernah henti mengingatkan pemerintah agar seluruh kebijakan yang diambil tak pro pihak asing dan memberi ruang masyarakat setempat membangun bangsanya sendiri. Hal itu juga ditempuh FS saat pihak DPR sedang membahas revisi UU No 32 tahun 2002 […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan menilai diangkatnya Valina Singka Subekti oleh Presiden Jokowi sebagai Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI periode 2017-2022 melanggar undang-undang. Seperti diwartakan, seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu digelar Oktober 2016. Masa kerja anggota KPU dan Bawaslu RI periode […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris menilai, ada ketidakjelasan dalam pembahasan revisi undang-undang pemilu yang telah diajukan pemerintah ke DPR RI. Meski demikian, Syamsuddin menyadari, dalam upaya revisi itu ada subtansi yang lebih menjanjikan di balik revisi undang-undang pemilu yang diusulkan tiap lima tahun sekali itu. “Hal pertama, adanya […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir menyampaikan rasa keprihatinannya terkait operasi tangkap tangan (OTT) hakim Mahkamah konstitusi (MK) Patrialis Akbar yang ditangkap KPK karena diduga menerima suap terkait dengan uji materi UU. Adies menyayangkan hal itu terjadi karena MK selama ini sedang menata institusi hukum itu dari kehancuran. Di mana sebelum Patrialis, […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan direvisi sehingga nantinya pegawai honorer (K1-K2) bisa langsung jadi pegawai negeri sipil (PNS) tanpa tes. Anggota Komisi II DPR RI Arteri Dahlan mengapresiasi upaya pemerintah bersama DPR dalam upaya menyelesaikan tenaga honorer. Karena menurutnya, tak mudah mencari solusi menyelesaikan persoalan itu. “Kami sepenuhnya menghormati dan mengapresiasi […]Read More
Oleh: Yusril Ihza Mahendra Dalam membahas RUU Pemilu sekarang ini, baik DPR maupun Presiden, DPR dan Pemerintah seharusnya sudah tidak lagi membahas perlu tidaknya menerapkan parliementary treshold (ambang batas bisa tidaknya anggota DPR dilantik dengan ambang batas tertentu bagi parpol peserta Pemilu) dan presidential treshold (ambang batas perolehan kursi parpol di DPR untuk mencalonkan pasangan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Mulai kemarin (28/11/2016), revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diberlakukan oleh pemerintah. Dengan aturan ini diharapkan mampu menertibkan penyebar berita bohong alias hoax serta fitnah di internet. Ada enam hingga tujuh poin utama yang jadi pusat perhatian dalam perubahan revisi UU ITE yang sudah diberlakukan itu. […]Read More
Oleh: Yanuar Prihatin* RUU Penyelenggaran Pemilu yang akan segera dibahas antara DPR dan pemerintah memiliki cacat fundamental yang serius. Yaitu, secara sengaja, RUU yang diusulkan pemerintah ini mengabaikan upaya penguatan ideologi Pancasila. RUU ini tidak menyediakan ruang yang cukup atau aturan yang memadai untuk mendukung penguatan ideologi Pancasila. Padahal setiap undang-undang apapun, apalagi undang-undang politik, semestinya menjadi […]Read More
